Seluruh Pegawai Bapenda Kota Tangerang Teken Fakta Integritas Komitmen Anti Korupsi.
AliansiNews.ID - Kota Tangerang, Seluruh pegawai di lingkup Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang melakukan penandatanganan pakta integritas, yang disaksikan langsung Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Wilayah Timur, Kota Tangerang, Kamis (16/1/25).
Pantauan di lapangan, kegiatan dimulai dengan apel pegawai yang dipimpin langsung Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, lalu penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh 130 pegawai Bapenda, hingga adanya pemberian penghargaan ke delapan Pegawai Berintegritas tahun 2024.
Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, ini adalah salah satu bukti komitmen Bapenda Kota Tangerang untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkup pegawai.
“Tak terkecuali menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup pegawai. Ini harus menjadi contoh baik untuk OPD lainnya, untuk segera melakukan hal serupa,” tutur Nurdin.
Ia pun menegaskan, poin-poin dalam pakta integritas yang ditandatangani, diharapkan seluruh pegawai bersungguh-sungguh mendukung dan bertindak sepenuhnya untuk mewujudkan wilayah antikorupsi.
Advertisement
“Jangan sampai, penandatanganan ini hanya sebatas formalitas. Semua harus menjaga integritas, agar tidak mudah goyah oleh berbagai faktor. Bahkan, meskipun saat melaksanakan tugas atau pekerjaan ada kesempatan dan peluang melakukan korupsi, kolusi, maupun pelanggaran lainnya, namun ASN harus tetap memegang teguh komitmen berintegritas,” tegasnya.
Di tempat sama, Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa menuturkan, kegiatan penandatanganan pakta integritas ini, untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel, serta kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan murah.
“Sama-sama diketahui, pegawai sudah mendapatkan kompensasi berupa gaji dan tunjangan. Kompensasi berupa gaji dan tunjangan harus disahkan dan dihalalkan, dengan melakukan aktivitas sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai ASN,” jelasnya.
