Rapat Tindak Lanjut PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat

“Lahan milik BUMN mulai dibangun untuk menampung masyarakat perkotaan yang hidup di daerah kumuh, nanti lahan bekas mereka diambil alih pemerintah (dijadikan land bank) dengan perhitungan harga yang jelas. Jadi rumah susun itu dibangun terlebih dahulu, setelah itu masyarakat dipindahkan. Langkah awalnya adalah membangun keyakinan masyarakat untuk bersedia dipindahkan ke tempat yang lebih baik,” jelas Darmin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR Sofyan Djalil menyatakan bahwa terdapat fenomena urban sprawling atau pembangunan kota yang tidak teratur di Jakarta. Pada tahun 2000 urban area di Jakarta 1.338 km2 sedangkan pada tahun 2016 sudah meningkat menjadi 3.225 km2. Salah satu solusi dari hal tersebut adalah dengan urban renewal.

Sofyan menjelaskan, kawasan Kemayoran (lahan milik Perumnas) dijadikan pilot project dalam urban renewal. Di kawasan tersebut terdapat kawasan kumuh seluas 14,4 ha dan rumah susun seluas 8 ha, sehingga total lahan adalah seluas 22 ha, rumah susun saat ini hanya dihuni oleh 1.500 KK.

“Dengan program urban renewal, dapat dikembangkan lebih dari 40 tower dengan 24 lantai, sehingga nantinya tersedia 20.000 unit hunian dengan kapasitas bisa mencapai 80.000 jiwa,” jelas Sofyan Djalil.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa selama dua tahun menangani MBR, hal yang paling sering dikeluhkan adalah masalah perizinan. Saat ini Real Estate Indonesia (REI) sudah mulai fokus dalam pembangunan rumah MBR, sementara BTN sudah banyak sekali mendukung program ini. Meskipun banyak keluhan dalam urusan perizinan, ada beberapa kota yang pengurusan perizinannya cepat dan gratis yaitu Kota Balikpapan dan Kota Tangerang.

Advertisement

Terkait perizinan yang menyangkut lingkungan, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, bahwa di dalam PP 64 Tahun 2016 sudah dijelaskan, cukup dibuat surat pernyataan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan maka izin dapat selesai. Siti menambahkan, bawa dalam waktu dekat dirinya akan membuat peraturan menteri yang lebih detail dan membuat surat edaran kepada bupati/walikota untuk mentaati PP 64 tersebut.

Sedangkan dalam hal kemudahan transportasi, Menhub Budi Karya Sumadi menyarankan, agar pembangunan perumahan sebaiknya difokuskan pada titik-titik yang berada di sekitar Jakarta seperti di daerah Maja, Bojonggede, Bekasi dan daerah lainnya. Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki prospek yang baik untuk mempercepat proses pembangunan rumah MBR, karena selain ada akses commuter line, lahan yang tersedia relatif masih luas.

Dari segi pembiayaan, Dirut BTN Maryono mengungkapkan, tantangan yang masih terjadi adalah menyangkut kemampuan dari masing-masing masyarakat. Untuk itu, BTN senantiasa berusaha memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menurunkan suku bunga sesuai kemampuan masyarakat dalam mengangsur.

“Saat ini rumah rumah bersubsidi dari sisi demand masih tinggi, namun dari sisi supply banyak developer yang masih belum mengerjakan rumah bersubsidi karena kendala di perizinan dan lahan yang mahal,” ungkap Maryono.