PTPN VIII Cibungur Sukabumi Diduga Menyerobot Lahan seluas 632 Hektar Tanah Milik Adat NATADIPURA

media.aliansiindonesia.id

Sukabumi, Dengan putusnya Pengadilan Negeri Cibadak Tanggal 03 Februari 2016 dan keputusan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi Tahun 1986 mengenai Ahli Waris yang sah dan disertai bukti-bukti kepemilikan tanah berupa letter C16,C84,C89 yang sudah disahkan dan dimenangkan secara hukum serta legal opinion dari Badan Pertanahan RI yang telah menerangkan bahwa Tanah atas nama NATADIPURA tidak termasuk tanah yang wajib dikembalikan ke negara sesuai UU Pokok Agraria No 1 Tahun 1958 Pasal 1 Huruf C, karena Tanah tersebut adalah Tanah Milik Adat dan tanah tersebut sudah terdaftar sejak tahun 1953, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Cibadak dan bukti-bukti yang lengkap maka jelas PTPN VIII Cibungur diduga menyerobot Tanah NATADIPURA.

Begitupun pernyataan Bpk. Ahmad Taufik selaku Kuasa dari Ahli Waris NATADIPURA kepada Awak Media Aliansi Indonesia KPK, membenarkan adanya penyerobotan lahan tersebut yang dilakukan oleh Pihak PTPN VIII Cibungur Kab. Sukabumi atas lahan milik NATADIPURA.

“Saya punya bukti-bukti yang kuat bahwa tanah yang selama ini diklaim Tanah Negara oleh PTPN Cibungur adalah mutlak milik NATADIPURA dan jelas Pengadilan Negeri Cibadak pun sudah memutuskan kemenangan untuk Ahli Waris NATADIPURA” ungkap Achmad Taufik 06/02/2022.

Pak Taufik pun menambahkan bahwa banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN VIII Kebun Cibungur.

Advertisement

“Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PTPN Kebun Cibungur yang bertentangan dengan hukum, karena lahan tersebut beralih fungsi yang tidak wajar dilakukan oleh PTPN tersebut, contohnya dijadikan perhotelan milik pribadi kandang ayam, pesantren dan yang lainnya serta ada bukti surat penyewaan dari pihak PTPN melalu kepala tanaman yaitu diakui tanah hak milik atas nama Wahyu Nugraha sebagai pemilik tanah padahal fisiknya kebun PTPN,”Tegas Achmad Taufik.

Sementara Itu Ketua Komando Garuda Sakti (KGS) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kab. Sukabumi Pupung Puryanto mengatakan, apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut akan bermasalah ke beberapa instansi pemerintah diantaranya Disbun, Perizinan dan Muspika setempat, papar Pupung, Ketua KGS sendiri merespon laporan dari ahli waris.

“Demi terciptanya keadilan dan kebenaran sesuai Tupoksi Lembaga kami, maka saya langsung perintahkan kepada KADIV. SATGAS MAFIA TANAH Komando Garuda Sakti (KGS) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kab. Sukabumi untuk mengusut tuntas dan membongkar praktek Mafia Tanah sampai ke akar-akarnya, saya yakin ini ada Mafia Tanah yang bermain”ungkap Pupung Puryanto Ketua KGS LAI Kab. Sukabumi 06/02/2022.

Dalam putusan sidang Tanggal 03 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Cibadak menyatakan mengabulkan para penggugat (Ahli Waris) merupakan keturunan yang sah menurut hukum dan almarhum Natadipura M.S. alias Tirta sepanjang Hak Waris itu tidak terhalangi oleh Ahli Waris yang lebih berhak daripadanya.