Program Prona di Desa Kecik Tanon Sragen Bergejolak, Oknum Kades Bakal di Laporkan Warga Terkait Dugaan Pungli

Dugaan Pungli Prona dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Kecik Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Foto: ilustrasi

SRAGEN – BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kabupaten Sragen menelusuri dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan salah seorang Kades di Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Sejauh ini, anggota BPAN LAI telah memintai keterangan beberapa saksi dalam memonitor perihal tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, munculnya dugaan pungli yang dilakukan seorang Kades itu bermula dari adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)/Prona di tahun 2020-2021. Saat itu, data yang didapat dari tahun 2020 terdapat 176 warga yang ikut program PTSL. Akan tetapi untuk kuota tahun 2020 sejumlah 106 bidang dan berlanjut tahap kedua 2021 sekitar hampir 59 bidang.

Menurut keterangan beberapa narasumber, yang juga sebagai peserta yang inisial GM. Di tengah pengurusan Prona, seorang Kades meminta uang ke warga yang ingin mengurus sertifikat tanah tersebut secara door to door untuk tahun 2021. Rata-rata, uang yang ditarik dari warga senilai Rp2,5 juta sampai Rp3 juta per orang/pemohon

Advertisement

Di waktu selanjutnya, warga yang mempersoalkan penarikan uang tersebut melaporkan kekantor desa dan konfirmasi ke BPN adanya tarikan tersebut karena mengaku ada yang keberatan, janggalnya dari BPN mengatakan itu program PTSL akan tetapi pihak Kades menarik reguler. Hingga sekarang, BPAN LAI sudah memintai keterangan beberapa orang di Desa Kecik, guna menelusuri dugaan pungli tersebut hingga mengawal dan memonitornya.

“Kami berharap Kasus Dugaan Pungutan Liar (Pungli) untuk pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona oleh oknum di Desa Kecik cepat diusut tuntas. Kami akan melakukan pengaduan juga pelaporan dari sesama warga peserta. Intinya, saat ini kami masih dalam tahap membantu pihak hukum pengumpulan alat bukti untuk pelaporan resmi. Kami berharap dikawal juga monitor rekan Peradi dan BPAN LAI SRAGEN,” kata GM.

GM juga bersama salah seorang warga Desa Kecik yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan, bahwa sebagian warga yang menjadi peserta program PTSL tak tahu-menahu terkait uang yang harus dikeluarkan saat mengurus sertifikat tanah. Saat itu, warga hanya menuruti apa yang disampaikan Kepala Desa.

“Warga di sini ini tidak tahu-menahu soal tarif pembuatan sertifikat tanah itu [PTSL]. Awalnya kan dimintai uang. Warga pun manut. Rata-rata ditarik Rp2,5 juta sampai Rp3 juta per orang. Jumlah 50 orang lebih tanpa adanya sosialisasi seperti tahun 2020 yang melibatkan panitia. Kalau kali ini perangkat juga panitia kok tidak tahu menahu,” ungkapnya.