Presiden Ingatkan Kepala Desa Hati-hati dalam Penggunaan Dana Desa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara tentang dana desa juga mendengar langsung kesulitan-kesulitan yang dialami para kepala desa terkait pembuatan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Salah seorang peserta yang berasal dari Temanggung, Yamsudi, menyampaikan bahwa kesulitan pembuatan SPJ karena laporannya yang sangat tebal dan rinciannya banyak.

Karena belum bisa menangkap apa yang disampaikan, Presiden menjelaskan bahwa dirinya ingin mendengarkan kesulitan pembuatan SPJ agar bisa memarahi Menteri Keuangan.

“Saya nanti bisa marahi ke Menteri Keuangan gitu loh. Buat blangkonya jangan tebal-tebal, jangan banyak-banyak dong, kepala desa sulit semuanya. Buat yang gampang,” ujar Presiden saat berdialog dengan peserta dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7) siang.

Kepala Negara menjelaskan bahwa dengan Dana Desa ini diharapkan nantinya akan ada pemerataan di seluruh tanah air dan tidak ada ketimpangan antara desa dan kota serta wilayah barat, tengah, dan timur.

Advertisement

“Percepatan pembangunan desa ini akan memberikan pemerataan kepada rakyat kita, tetapi memang harus tepat sasaran. Jangan sampai keliru tembakannya, harus tepat sasaran. Jangan yang namanya dana desa itu diecer-ecer, enggak akan kelihatan nanti,” tambah Presiden.

Untuk itu, Presiden minta untuk fokus saja, satu tahun fokus 60% untuk misalnya infrastruktur jalan desa nanti setelah rampung tahun depan, ganti lagi membangun yang lain.
Hal ini sama, menurut Presiden, seperti yang dilakukan untuk APBN, fokus total pada infrastruktur. “Rampung, nanti tahapan kedua kita akan masuk ke investasi di sumber daya manusia. Rampung. Masuk lagi ke tahapan-tahapan berikutnya. Desa pun juga harus bekerjanya fokus seperti itu,” sambung Presiden.

Peserta kedua yang berasal dari Klaten, Hari Wibowo, menyampaikan bahwa kesulitan SPJ di antaranya terletak pada pajak, dimana mayoritas warga desa tidak mempunyai NPWP, realisasi antara perencanaan dan kenyataan di lapangan, dimana ada realisasi yang lebih dan kurang yang sulit untuk di-SPJ-kan.

“Masalah ketiga ada di lampiran yang sangat tebal yang membutuhkan biaya penjilidan dan fotokopi yang kadang tidak dianggarkan. Keempat, soal permintaan mendadak dari warga,” keluh Hari.