PR Besar Kementerian Keuangan RI, Perbaiki Citra di Mata Masyarakat
Aliansi Indonesia, JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Indonesia Irawati Djoni Lubis, mengingatkan bahwa ada PR yang begitu berat menanti Kementerian Keuangan RI, khususnya DJP ke depan dengan ditemukannya berbagai gaya hidup hedonis oleh para pegawainya, saat memberikan statemen di kantor DPP Aliansi Indonesia, Minggu (05/03/2023).
Irawati Djoni Lubis menjelaskan bahwa ia wajib mengingatkan para stakeholders sebagai mitra strategis dari lembaga yang ia pimpin.
"Aliansi Indonesia - Badan Penelitian Aset Negara, adalah wadah tempat berhimpunnya berbagai elemen rakyat Indonesia yang senantiasa mencermati kebijakan umum penyelenggaraan Negara dalam rangka dukungan kepada pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah, sesuai dengann Motto, Visi dan Misi Lembaga," ucap Ketua Umum Aliansi Indonesia tersebut.
"Berkaitan dengan kasus di lingkungan Kementerian Keuangan RI, saya selaku Ketua Umum DPP Lembaga ALIANSI INDONESIA, atas nama seluruh Anggota Lembaga di seluruh Indonesia, dengan ini menghimbau, kiranya terkuaknya kasus Rafael Alun Trisambodo, jangan sampai berdampak kepada dunia perpajakan nasional, dimana akan timbul ketidakpercayaan rakyat sebagai para Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajibannya atas Pajak,"
"Oleh karena lebih dari 70 % Anggaran Belanja Negara setiap tahunnya diperoleh dari Penerimaan Pajak, saya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera membenahi perangkat-perangkatnya dalam menertibkan sistem disiplin administrasi Perpajakan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar keuangan negara pada waktu-waktu yang datang dapat terselamatkan dengan tidak harus menunggu terjadinya insiden tertentu seperti dalam kasus Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementeerian Keuangan di Kantor Wilayah Jakarta Selatan-II yang dapat merusak kredibilitas pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi. Saya juga menghimbau adanya koordinasi lintas instansi, termasuk Perbankan, dan PPATK, " Imbuhnya.
Advertisement
"Sebagai Pimpinan Lembaga Rakyat, persoalan ini benar-benar menjadi perhatian yang serius bagi saya, mengingat kondisi keuangan Negara saat ini, tentu sudah seharusnya Pemerintah bertanggungjawab terhadap semua kegiatan penyelenggaraan Negara yang berkaitan langsung pada sumber-sumber uang, baik dari sektor Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak." tutupnya.
(SA)
