Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa Hari Ini Hadiri Undangan Kepala Dinas Pendidikan.

Palembang, Aliansinews-

Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa menghadiri undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terhadap 2.577 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palembang, Rabu (18/10/2023) 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh ASN PPPK yang bertugas di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab para ASN PPPK dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kota palembang.

Pj Walikota Palembang, Ratu dewa yang diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan kota palembang dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terhadap 2.577 ASN PPPK dengan harapan mereka dapat memahami tugas pokok masing-masing dalam rangka pemberdayaan para siswa dan akan dibekali dengan management ASN, kode etik dan lain sebagainya 

Advertisement

"Untuk kegiatan belajar mengajar siswa kota palembang saat ini sesuai dengan surat edaran yang sebelumnya masuk sekolah jam 7 pagi saat ini menjadi jam 9 dan juga ada pengurangan jam belajar pada setiap mata pelajaran" Ujar Pj Walikota Palembang 

Ratu Dewa juga membahas tentang kasus Karhutla di Palembang, pemkot sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup kota palembang dan menempatkan Satpol PP di beberapa lokasi serta mendirikan posko yang melibatkan Babinsa Babinmas 

Untuk penangan sampah kota palembang, pemkot Palembang sejatinya mempunyai proyek strategis nasional yakni program isolator yang sedang dibahas dan sembari menunggu proyek tersebut berjalan pemkot palembang sementara tetap menjalankan program yang ada saat ini termasuk pengambilan sampah di tempat tertentu

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori mengatakan saat ini terdapat Pos Pusat dan Pos Daerah sesuai dengan apa yang disampaikan Pj Walikota Palembang akan dibuat regulasi yang perlu dikaji terlebih dahulu sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang ada