Pilkades Desa Darmasari Jadi Sorotan Badan Penelitian Aset Negara

Lebak , Batal atau ditunda nya perhelatan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades )di desa darmasari kecamatan Bayah kabupaten Lebak Propinsi Banten menjadi sorotan Badan Penelitian Aset Negara -Lembaga Aliansi Indonesia(BPAN -LAI),

Hasil investigasi Tim Peneliti dari BPAN -LAI, Senin,23/05/2022 menyimpulkan bahwa terdapat kejanggalan yang menyebabkan di batalkan atau di tunda nya Pilkades tersebut di duga akibat kelalaian Panitia Pilkades tingkat desa.

Jhon Dany ,Selaku ketua Tim angkat bicara ,bahwa kuat dugaan Panitia ikut serta dalam politik ,Sehingga terkesan lalai dalam menjalankan Tupoksi nya" Hasil investigasi kami berdasar Fakta di lapangan dan di perkuat dari hasil Keputusan pengadilan atas gugatan salah satu  bakal calon ,sudah jelas nampak , dan banyak hal lagi temuan  sehingga kami bisa menyimpulkan demikian "ujar nya

Disoal oleh kami awak media kepada nya (Jhon-red) prihal kuat nya dugaan itu beliau menuturkan bahwa di tunda atau di Batalkan nya Pilkades itu ,salah satu nya, karena di menangkan nya gugatan salah satu bakal calon yang gugur karena dianggap tidak memenuhi persyaratan , padahal menurut kami bahwa itu bukan persoalan yang sangat mendasar, karena apa yang dimaksud kekurangan persyaratan itupun belum jelas mutlak kesalahan si bakal calon tersebut, dan terbukti dengan putusan pengadilan( PTUN serang),gugatan tersebut diterima dan dinyatakan menang,itulah alasan kami kuat dugaan adanya koorporasi ,pesanan,dan ikut serta berpolitik nya panitia desa, itu yang kami anggap laiai " jawab jhon.

Advertisement

Bergejolak masyarakat yang mendambakan cepat bediri nya sosok kepala desa ,terlebih bagi mereka yang berharap agar pilihan calon nya terpilih menjadi kepala desa ,juga merasa kurang maksimal nya pelayanan pemerintahan desa krarena belum adanya kepala desa yang tetap, harus segera disikapi, tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif di lingkungan apabila Pilkades tersebut tidak secepat nya di laksanakan , memang kita harus  taati Proses hukum yang sedang berjalan, Namun yang lebih di perhatikan lagi dampak dari itu semua di lingkungan masyarakat

"Bisa saja terjadi , Anarkis para pendukung dan segenap lapisan masyarakat ,karena umum nya mereka tidak paham,proses hukum ,yang ada dibenak masing2 sampai saat ini belum terealisasi nya pemilihan kepala desa (Pilkades), untuk itu kami tekan kan kepada Gubernur, Bupati dan Segenap jajaran Muspida dan Muspika agar segera di tanggapi dan harus segera disikapi, sehingga cepat terealisasi nya Pilkades tersebut " tambah Jhon

" Tidak hanya kepada Pemerintah Daerah, Namun terlebih kepada instansi Badan Pemeriksa Keuangan( BPK )agar segera tindak lanjut untuk terjun ke TKP(kantor kelurahan darmasari) guna Meng audit dana anggaran Pilkades tersebut, karena semua itu sudah teralokasi bahkan sudah tersalurkan , harus transparan dan jelas laporan Pertanggung jawaban(LPJ) nya,dari panitia  Desa,dan apabila ada temuan yang menyimpang ,segera di proses Hukum" tutup Jhon

Dikesempatan yang sama , Thabrani Okta selaku Koordinator lapangan(Korlap)Tim Investigasi menyampaikan kepada kami awak media , Bahwa Sesuai dengan Tugas kami memantau kegiatan dan kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun daerah guna  mengamankan Aset  Negara untuk itu dipandang perlu turut serta menindak lanjuti persoalan di desa darmasari ini, karena sudah jelas bahwa kegiatan Pilkades ini mengunakan anggaran negara dan bila tidak terealisasi akan merugikan keuangan Negara" Tegas nya