Pemkab Sragen Gelar Boyongan Pasar Sukowati, Padahal di Hantui Beberapa Masalah Pada Kirab. Dari Warga Menolak Relokasi Hingga Titik Kerusakan Infrastruktur Yang Belum Diperbaiki

SRAGEN – Pada akhirnya kirab boyongan pasar sukowati tetap digelar Pemkab Sragen. Pasar itu merupakan nama baru dari revitalisasi Pasar Nglangon, Pasar Jaka Tingkir, dan Kios Renteng Batuar di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen.

Disisi lain, pasar itu bulan lalu telah diresmikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada 2 Januari, rencananya kirab boyongan pedagang ketiga pasar tersebut akan digeber hari ini.

Namun juga ada sejumlah masalah menghantui kirab boyongan Pasar Sukowati Sragen, hari ini. Mulai dari sejumlah pedagang yang menolak relokasi, hingga sejumlah infrastruktur pasar yang butuh perbaikan.

Data yang dihimpun, sekitar 75 pedagang yang mengais rezeki di Kios Renteng Batuar namun 61 pedagang di antaranya menyatakan tegas untuk menolak boyongan.

Belum lagi adanya sejumlah pedagang Kios Renteng Batuar menolak relokasi dikarenakan jauh perbedaan luasan kios yang akan mereka tempati di Pasar Sukowati, disisi lain juga bisa dimanfaatkan untuk hunian. Di lokasi lama, luas kios mereka 6 x 9 meter persegi. Sedangkan di Pasar Sukowati hanya 3 x 6 meter persegi. 

Advertisement

Dasar dari para pedagang selain sudah mengadukan persoalan ini ke DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga dijanjikan akan dimediasi dengan pihak Pemkab Sragen.

Salah satu perwakilan warga, Ketua RT 04/03 Nglangon Sunardi juga mengungkapkan bahwa secara tegas tidak akan ikut boyongan. Alasan darinya yaitu selama belum ada win-win solution yang ditawarkan oleh pihak Oemkab.

“Dalam hal ini, pemasangan spanduk penolakan boyongan semakin banyak dan hasil kesepakatan warga. Meski tidak punya sertifikat, tapi selama ini semua selalu taat membayar pajak dan serempak menolak boyongan ke Pasar Sukowati," Ungkapnya. 

Terkait masalah lainnya, yakni kerusakan paving, bahkan juga sempat adanya truk pengangkut kayu terperosok. Otomatis perbaikan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana proyek.