Pemkab OKI Hadapi Defisit Rp560 Miliar, Salim Kosim: Harus Ada Strategi Fiskal yang Jelas

Ogan Komering Ilir_AliansiNews.ID

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi defisit anggaran sebesar Rp.560 miliar pada awal kepemimpinan Bupati Muchendi - Supriyanto tahun 2025. Defisit ini berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik jika tidak segera ditangani dengan strategi yang efektif.

Direktur Prisma Institute Sumsel, Salim Kosim, menilai perlu ada kebijakan fiskal yang jelas untuk menekan defisit tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan efisiensi belanja agar kondisi fiskal tetap stabil.

“Pemkab OKI harus serius dalam meningkatkan PAD. Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus dieksplorasi lebih jauh, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah,” ujar Salim Kosim saat diwawancarai, Senin (3/2).

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, total belanja daerah pada tahun 2025 mencapai Rp2,58 triliun, dengan belanja operasional mencapai Rp1,05 triliun, belanja modal Rp290,22 miliar, belanja tak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp447,95 miliar. Sementara itu, pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp288,81 miliar, pendapatan transfer Rp2,25 triliun, dan pembiayaan Rp49,16 miliar.

Melihat kondisi ini,alumni universitas terbuka ini menyarankan beberapa langkah strategis jangka pendek untuk menekan defisit, seperti efisiensi belanja dengan mengurangi program yang kurang prioritas dan meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, optimalisasi transfer pusat dan dana insentif daerah juga menjadi solusi yang perlu dikaji lebih dalam.

“Pemerintah harus memastikan belanja daerah berjalan efektif. Program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat perlu dievaluasi. Selain itu, Pemkab OKI bisa menggandeng sektor swasta dalam investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, Salim Kosim menilai Pemkab OKI perlu berfokus pada reformasi sistem pajak dan retribusi serta diversifikasi ekonomi lokal agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat.

Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dengan perencanaan anggaran berbasis data harus menjadi prioritas pemerintah daerah. “Pemkab OKI harus berani melakukan inovasi kebijakan dalam pengelolaan anggaran. Tanpa strategi yang jelas, defisit ini bisa menjadi masalah yang berkepanjangan,” tutupnya.