PDN diretas disebut kebodohan, karena ketiadaan budaya malu, Menkominfo dan Kepala BSSN diyakini tak mau mundur

Fakta kedua adalah ketiadaan backup yang terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kementerian Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).

Dalam rapat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki backup atau cadangan data. Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar.

Dalam rapat kerja itu, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

Tapi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan. 

Menurutnya, Kementerian Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.

Advertisement

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak," ujar Meutya.