Menkeu: Beasiswa Afirmasi LPDP Wujud Keberpihakan Pada Daerah 3T

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan Lembaga Pengeloa Dana Pendidikan (LPDP) memberikan pemihakan kepada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui beasiswa afirmasi.

“Untuk saat ini, kita menargetkan 96 kota dan kabupaten di Indonesia yang memang masuk dalam kategori 3T. Program afirmasi kepada terutama putra-putri di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara. Itu semuanya termasuk klasifikasi dari kelompok yang diberikan afirmasi,” ujar Menkeu dalam Webinar Pembukaan Beasiswa LPDP 2022, Jumat (25/02/2022).

Menkeu menilai, setiap rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan. Pemerataan kesempatan beasiswa bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui pengelompokan jenis beasiswa menjadi beasiswa afirmasi, targeted group, dan reguler.

Beasiswa afirmasi ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di daerah 3T, memiliki kebutuhan khusus atau difabel, serta peserta pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau peserta bidik misi saat menempuh program sarjana strata-1 (S1).

“Kita bisa lihat LPDP sekarang mengelola dan memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia, regardless sukunya, gender-nya, dari daerah manapun, maupun dari agama apapun. Ini adalah bentuk komitmen kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bineka. Komitmen untuk inklusi, diversifikasi, diversity menjadi sangat sangat penting,” ujarnya.

Advertisement

Kontribusi untuk Negeri
Pada kesempatan itu Menkeu juga mengajak seluruh penerima beasiswa LPDP untuk aktif berkontribusi dalam membangun negeri.

“Anda semuanya yang mendapatkan beasiswa dari LPDP adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan privilege dan fasilitas dari negara. Ini berarti negara berinvestasi kepada Anda. Ini tidak sekedar kita membagi-bagi beasiswa tapi ini adalah upaya negara dan bangsa Indonesia menginvestasikan kepada Anda semuanya,” ujarnya.

Menkeu berpesan agar setiap penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi dapat kembali dan berkontribusi bagi Indonesia. Dana pendidikan yang dikelola oleh LPDP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana yang dikumpulkan dari perekonomian Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia.

“Ini adalah uang rakyat, maka rakyat akan meminta kembali Anda membayar dalam bentuk bakti Anda,” tegasnya.