Massa Aliansi masyarakat Untuk Keadilan datangi kantor Gubernur Sumsel sebagai bentuk kepedulian nasib pekerja Tambang

PALEMBANG, Aliansinews -- Orasi di hadapan ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) di Kantor Gubernur Sumsel buntut adanya dugaan aksi penghadangan sejumlah massa yang disertai pengancaman terhadap kendaran operasional tambang di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gorby Putra Utama (PT. GPU), beberapa waktu yang lalu berdampak pada STOP TOTAL aktivitas tambang yang akan berimbas pada penghasilan para pekerja dan mitra kerja PT GPU, pada Jumat (29/09/23).

"Kami Elemen yang tergabung dari Unsur Masyarakat, Pekerja/buruh/karyawan Hal MEMINTA PERLINDUNGAN pada GUBERNUR SUMSEL untuk MENINDAK PT. SKB. Kami mau makan apa? Jika aktivitas tambang tidak berjalan?? Bagaimana Nasib Anak dan Istri kami???", Ujar salah satu Peserta Aksi

Dedi Koordinator Aksi AMUK secara lantang meminta Gubenur Sumsel untuk menjamin kelangsungan sektor pertambangan Batubara dan angkutan tambang yang berada di wilayah Muaratara dan Muba dikarenakan sektor tambang sangat membantu perekonomian dan kesejateraan masyarakat 

“Kami berharap kepada Gubenur Sumsel agar tidak terpengaruh atas issue yang sengaja diciptakan oleh oknum mengatasnamakan suatu organisasi masyarakat yang patut kami adanya udang di balik batu di balik itu semua. Bahkan patut kami duga adanya pesanan dari salah satu perusahaan yakni PT. SKB, guna menghentikan aktivitas tambang dan jalan tambang Atlas Group.   Atas dasar tersebut, kami yakin dan percaya Gubernur Sumsel untuk membela nasib ribuan buruh yang menggantungkan hidup kami atas pekerjaan di sektor tambang,”jelas dia.  

Advertisement

Untuk itu, pihak AMUK meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memperhatikan nasib tenaga kerja PT. GPU, Masyarakat dan Mitra Kerja yang berjumlah ribuan orang beserta sopir angkutan tambang yang menggantungkan bhidupnya di aktivitas pertambangan PT. GPU.

"Kami meminta dan mendesak Gubenur Sumsel untuk berpihak pada kebenaran dan konstitusi serta memperhatikan nasib ribuan tenaga kerja yang dikhawatirkan akan terancam kehilangan mata pencarian terutama yang bekerja di sektor pertambangan di wilayah Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Banyuasin (Muba),”kata dia.

Dedi mengimbau kepada seluruh masyarakat di Muratara dan Muba untuk tidak mudah di provokasi  atau diperbudak dan di peralat oleh pihak-pihak demi keuntungan tertentu.