Makin di Perketat, Seputar Tambang di Klaten Sekarang Diawasi Tim Lintas OPD

KLATEN - Pemkab Klaten membentuk tim menyikapi polemik dugaan tambang ilegal yang disebut memiliki beking ngeri dan gede-gede. Tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyiapkan langkah sesuai kewenangan masing-masing.

"Kita belum ke lokasi tapi baru kita siapkan segala sesuatu kaitan dengan segala bentuk kewenangan yang kita punya sesuai tupoksi OPD masing-masing yang kita koordinasikan kemarin," jelas Kasatpol PP Pemkab Klaten, Joko Hendrawan, kepada awak media di kantor Pemkab Klaten, pekan lalu.

Menurut Joko, lintas OPD di Pemkab Klaten telah menggelar rapat koordinasi beberapa hari yang lalu. Disepakati dibentuk tim untuk menyikapi tambang ilegal.

"Kemarin hasil koordinasi dibentuk tim, akan ke lapangan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nantinya hasilnya dilaporkan ke Bupati dan diteruskan ke Gubernur," jelas Joko.

Hal yang dicermati, kata Joko, ada beberapa kondisi sesuai tupoksi OPD. Misalnya terkait kerusakan lingkungan, jalan, atau sampai gangguan kamtibmas.

Advertisement

"Salah satunya mungkin pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, rusaknya bahu jalan sampai gangguan keamanan. Hasil temuan OPD itu nanti dilaporkan ke Bupati dan disampaikan ke Gubernur," lanjut Joko.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus Suprapto, menjelaskan rapat koordinasi OPD itu menyikapi tambang ilegal. Meskipun perizinan tambang bukan kewenangan pemerintah kabupaten.

"Jadi menindaklanjuti instruksi Bupati, kita menggelar rapat. Intinya perizinan tambang ada di provinsi sehingga kabupaten tidak bisa mengintervensi perizinan, kita tidak mengintervensi itu," jelas Agus kepada detikJateng.

Meskipun perizinan di provinsi, jelas Agus, lokasi tambang secara administratif ada di wilayah Klaten. Kabupaten menyikapi masalah itu sesuai kewenangan OPD kabupaten.