Lemhannas RI Kaji Revisi UU TNI dalam Forum Diskusi

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mulai mengkaji wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam forum diskusi (FGD - Focus Group Discussion).

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menjelaskan ada dua variabel/topik yang menjadi sorotan, yaitu kemungkinan adanya perubahan karakter perang dan hubungan sipil-militer dalam kerangka konsolidasi demokrasi.

“Kami baru memulai kajiannya nanti siang, focus group discussion-nya nanti tentang revisi Undang-Undang TNI. Yang kami kaji, pertama, apakah terjadi perubahan karakter perang, kalau karakter perang itu biasanya dikaji apakah ada tipe ancaman baru, apakah ada teknologi baru, kalau dua jawaban ini iya ada perubahan karakter perang, maka yang pertama disesuaikan doktrin pertahanan dan militer,” kata Gubernur Lemhannas, Selasa (23/05/2023). 

Tahapan selanjutnya, kata Widjajanto, jika doktrin pertahanan dan militer diyakini harus berubah karena karakter perangnya berubah, maka harus diuji regulasinya.

Advertisement

“Apakah regulasinya cocok dengan doktrin yang baru,” kata dia.

Variabel kedua yang menjadi topik pembahasan FGD (focus group discussion), Andi menyampaikan, terkait hubungan sipil dan militer yang saat ini juga telah diatur dalam UU TNI.

“Hal kedua yang aman kami kaji adalah apakah ada perubahan kualitas hubungan sipil-militer di Indonesia dalam rangka konsolidasi demokrasi. Dulu Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI Tahun 2002, Tahun 2004, dibuat untuk mengantisipasi terjadinya perubahan hubungan sipil-militer dari negara otoritarian pada masa Orde Baru menjadi negara yang demokratis,” kata Gubernur Lemhannas.

Dia menyampaikan terkait itu, Lemhannas bersama para pakar, perwakilan dari Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar (Mabes) TNI perlu menguji regulasi yang berlaku.