Kasus Mafia Minyak Goreng, BP2 Tipikor Aliansi Indonesia: Copot dan Periksa Menteri Perdagangan

Selain itu, lanjut Agus, kelangkaan minyak goreng bukan hanya membuat harga minyak goreng naik, tapi diduga juga memicu kenaikan harga-harga komoditas lainnya yang terkait. 

"Selama pemerintahan Pak Jokowi, harga-harga komoditas terutama bahan-bahan pokok relatif stabil, kalaupun ada kenaikan tidak seberapa, inflasi juga terkendali. Sayangnya kinerja pemerintah selama bertahun-tahun itu tercoreng akibat satu orang menterinya yang tidak becus kerja," sungutnya.

Agus juga menegaskan, Lutfi harus diperiksa, karena sebagai pimpinan bagaimana dia bisa tidak tahu atau lalai dalam mengawasi dirjen nya. 

"Lalu soal pernyataannya di depan DPR itu, perlu ditelisik apakah nama-nama yang dia berikan ke Polri ada yang sama dengan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atau tidak, dan seterusnya," lanjut Agus. 

Dan agar APH, khususnya Kejagung,  dapat memeriksa Lutfi dengan leluasa, menurut Agus, sebaiknya dicopot dulu atau minimal dinon-aktifkan dari jabatan Menteri. 

Advertisement

Tamparan Bagi KPK dan Polri

Lebih lanjut Agus mengatakan, diungkapnya mafia minyak goreng oleh Kejagung itu seolah menjadi tamparan bagi KPK dan Polri. 

"KPK dengan segala fasilitasnya serta kewenangannya dalam melakukan penyadapan di antaranya, juga Polri dengan kewenangan dan SDM-nya. Kalau dalam bahasa anak gaul sekarang, KPK dan Polri dikecengin Kejagung," ujarnya sambil tertawa. 

Namun, kata Agus, KPK dan Polri bisa berperan apabila bisa mengungkap jaringan-jaringan mafia minyak goreng lainnya, terutama jaringan yang lebih besar ketimbang yang telah diungkap Kejagung.