Kades Pecat Perangkat Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim Berujung PTUN

Media, Aliansi Indonesia, (15-12-2020) : Berawal ketika pengangkatan Perangkat Desa Lebak Budi Kec. Panang Enim Kabupaten Muara Enim yang berdasarkan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa dan PP No. 83 tahun 2017 tentang perangkat Desa. Selama menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Roda Pemerintah Desa berjalan dengan baik karena bekerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang juga menjaga keselarasan, keharmonisan sesama perangkat Desa serta loyalitas terhadap atasan dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal.26 September 2019 diadakan Pilkades serentak di Kabupaten Muara Enim dan Desa Lebak Budi adalah satu dari sekian Desa yang mengikuti Pilkades serentak tersebut.

Kemudian setelah dilakukan perhitungan suara dalam Pilkades Lebak Budi, Sdr. Kabrinuddin dinyatakan terpilih menjadi Kepala Desa dengan dasar suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 30 Desember 2019.

Dalam proses berlangsung nya pemerintahan yang baru, Kepala Desa Lebak Sdr. Kabrimuddin, melakukan perombakan perangkat Desa yang baru, dimana tanpa sebab yang jelas, hingga akhirnya menimbulkan keriuhan di tubuh perangkat Desa Lebak Budi itu sendiri.

Secara sefihak Kepala Desa Lebak Budi melakukan Pemecatan, dengan alasan tak sejalan dengan perangkat Desa yang lama sementara dalam perjalanannya Kades Lebak Budi tak pernah berkoordinasi ataupun berkomunikasi hingga akhirnya tanggal 9 Juni 2020 Kepala Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim melantik perangkat Desa yang baru dengan tanpa adanya surat pengunduran dan Rekomendasi pemberhentian yang jelas berdasarkan peraturan yang berlaku di NKRI yang disampaikan oleh perangkat Desa yang lama.

Advertisement

Terkait dengan permasalahan ini beberapa fihak telah dikomunikasikan, baik itu Inspektorat Muara Enim, Dinas PMD, DPRD Muara Enim bahkan Bupati semuanya mengalami jalan Buntu, hingga akhirnya Perangkat Desa yang lama melalui Pengacara mereka mem PTUN kan sehubungan dengan permasalahan ini, guna mendapatkan keadilan, atas pemecatan sepihak oleh Kades Lebak Budi Sdr. Kabrinuddin.

Ketika dihubungi beberapa perangkat Desa Lebak Budi yang lama mengatakan sebut saja Ismail mantan Kadus 1 mengatakan bahwa semestinya pemecatan sefihak ini mestinya tak perlu terjadi apabila Kades Lebak Budi Sdr. Kabrinuddin lebih bijak menyikapi permasalahan yang ada, sebagaimana penerapan UU PP No. 83 tahun 2017 bahwa dengan bergantinya Kades yan baru bukan berarti harus menganti perangkat yang baru akan tetapi harus mampu bersinergi untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan yang baru, bukan melakukan pergantian sefihak, yang tak jelas apa kesalahannya, tentu saja kami selaku perangkat merasa dipermalukan, oleh karena itu kami harus melakulan langkah Hukum agar kami mendapatkan Keadilan atas kebijakan dan keputusan yang tak berdasar tersebut, "papar Ismail".

Bahkan dari sumber lain yang kami dapatkan, dan tak mau disebutkan namanya bahwa Sdr. Kabrinuddin diduga didukung oleh salah seorang anggota Dewan Muara Enim yang berinisial "K" mengatakan, Kalau mereka tidak senang, lapor saja kemana mereka senang tak akan ada yang menanggapi, "jelas sumber yang tak mau disebutkan namanya".

Menyikapi permasalahan ini Ketua DPD Aliansi Sum-Sel Syamsudin Djoesman mengatakan kebijakan yang salah, serta tindakan yang tak berdasar tentu akan berdampak hukum kepada pemutusnya tentu saja Kepala Desa Lebak Budi dalam hal ini, guna mendapatkan keadilan langkah Hukum yang dilakukan perangkat Desa Lebak yang Lama sudah tepat agar arogansi, sikap nepotisme, tidak transfarans, tak mendapat pengakuan legitimasi Hukum secara jelas, hingga kebijakan serta keputusan sefihak harus menjadi perhatian serius, jangan sampai menjadi bumerang bagi pemutus kebijakan itu sendiri dimata hukum, "tegas Samsu panggilan akrab ketua DPD Sum-Sel".