Jaro Ade: Pemkab Bogor Harus Ikut Bertanggung Jawab Masalah PETI

Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait penambangan emas tanpa izin (PETI –di berita Media AI lebih sering disebut “tambang emas ilegal”) terutama di wilayah PT. Antam UBPE Pongkor dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan oleh Ade Ruhandi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jaro Ade, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, saat dimintai pendapat terkait masalah PETI melalui saluran telpun.

Jaro Ade yang banyak disebut-sebut sebagai kandidat terkuat Bupati Bogor untuk Pilkada 2024 itu menegaskan, masalah PETI baik di wilayah Bogor dan khususnya di wilayah PT. Antam UBPE Pongkor seperti di Kampung Ciguha Desa Bantar Karet dan di Desa Malasari harus dilihat dari berbagai aspeknya.

“Aspek penegakan hukum iya itu sudah pasti, namun tidak bisa hanya dari satu aspek itu. Harus dilihat dari berbagai aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan kamtibmas,” ujar pria ramah yang juga pernah menjadi gurandil itu.

Untuk itu menurutnya semua pemangku kepentingan (stake holder) harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan begitu saja.

Advertisement

“harus dilihat secara komprehensif (menyeluruh – red) dan seluruh ‘stake holder’ harus punya konsern serius terutama Pemkab Bogor,” tegasnya.

Pertama, lanjut Jaro Ade, harus dilihat dari aspek sosial-ekonomi di mana menjadi gurandil (pelaku PETI) sudah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat selama  puluhan tahun.

“Dari aspek ini, mejadi gurandil itu sudah menjadi permasalahan sosial-ekonomi terutama bagi masyarakat setempat sehingga tidak bisa hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata, namun harus ditemukan solusi yang tepat dan terutama tidak menyusahkan masyarakat kecil,” kata dia.

Sehingga Pemkab Bogor sebagai pengayom masyarakatnya harus pro-aktif dan tidak bisa lepas tangan, di antaranya dengan melakukan pembinaan serta menciptakan lapangan kerja alternatif.