Inspektorat Sragen Terima Beberapa Data Laporan, 5 Berkas Tersorot Indikasi Korupsi. Terkait Kasus Sonding ke KPK

SRAGEN– Kabupaten Sragen dikabarkan bakal makin ketat dan monitor makin ekstra saat ini. Hal ini disebabkan buntut soal Inspektorat Sragen dimana menerima sejumlah laporan terkait berbagai kegiatan khususnya tahun 2022 ini. 

Untuk diketahui, bahwa sejumlah titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya meliputi pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, gratifikasi, serta suap-menyuap. Termasuk penggelembungan (dana) dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi. 

Tidak main-main, oleh pihak Inspektorat terkait semua selain konfirmasi dan koordinasi, juga telah melaporkan terkait hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai indikator monitoring center of prevention (MCP) di Indonesia.

Pihak Inspektorat Sragen juga mengaku menerima sejumlah laporan, khususnya seputar birokrasi yang mengarah seputar kegiatan dan lain-lain. Kemudian dari sekian banyak laporan yang masuk, permasalahan agak besar dan termonitor ada sekitar 5 berkas laporan, khusus ini di antaranya terindikasi mengarah ke praktik korupsi.

Perihal lima laporan yang terindikasi korupsi tersebut, saat dikonfirmasi pihak inspektorat belum bisa membeberkan secara gamblang untuk saat ini.

Advertisement

Berbarengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Jumat (9/12) pekan lalu, fakta pun terungkap informasi dibenarkan oleh pihak Inspektorat Sragen. Hal tersebut juga dibenarkan dan disampaikan langsung oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sragen Badrus Samsu Darusi.

Lanjutnya, Sekretaris Badrus ini juga mengaku cukup banyak menerima berbagai laporan kegiatan yang masuk sepanjang 2022 ini. Selain 5 laporan yang menjadi sorotan utama, juga ada sejumlah laporan lainnya, rata-rata sudah terselesaikan dan alasan juga jawaban katanya dampak dari adanya misskomunikasi.

“Benar memang pihak kami sudah sonding dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung. Sebagai indikator monitoring center of prevention (MCP). Intinya kami tak ada tendensi juga apa adanya, karena ada indikasi kecurangan di dalamnya,” tegasnya..

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sragen Joko Suratno juga menambahkan, berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi di Bumi Sukowati ini. Di antaranya melalui MCP, yang melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).