Inilah Sosok Kholid Maqdir, Nelayan Banten yang sudah Menghancurkan Mimpi Oligarki di Laut Utara

Kholid pernah melaporkan terkait pagar laut ke Dinas Kelautan setempat. Namun, laporannya tidak digubris. barulah setelah viral, pagar laut tersebut jadi atensi nasional hingga dibongkar oleh TNI atas perintah Presiden Prabowo Subianto.Bagi Kholid lebih baik mati daripada diatur korporasi

Tidak hanya itu peristiwa pembongkaran pagar laut tersebut berlanjut pada pembatalan 50 SHM yang dimiliki korporasi yang berada di desa Kohod Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

"Masih ada beberapa sertifikat lain yang akan menyusul untuk dibatalkan. Kami pastikan proses ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku, demi menciptakan keadilan agraria" . Hal ini dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dihadapan warga dan pejabat di Desa Kohod pada, Jumat (24/1/2025).

Dalam kunjungannya, Nusron menegaskan bahwa langkah pembatalan sertifikat ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan agraria.

"Hari ini, kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu milik SHM maupun HGB," sambung Nusron.

Menurut Nusron, pembatalan ini bukanlah yang terakhir masih ada beberapa sertifikat lain yang akan menyusul untuk dibatalkan, Dirinya memastikan proses ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku, demi menciptakan keadilan agraria.

Hal ini juga (pembatalan-red) menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam menindaklanjuti sengketa agraria di wilayah tersebut. Ia meminta masyarakat untuk memahami pentingnya langkah ini dalam menjaga keabsahan hukum kepemilikan tanah.

Sebagian besar mendukung upaya pemerintah, sementara beberapa lainnya berharap ada kejelasan mengenai status tanah pasca pembatalan sertifikat, diketahui perputaran pembuatan pagar laut, pembuatan SHM berikut pajak ditaksir mencapai ratusan milyar.

Kembali pada Kholid, sang Nelayan Banten yang telah menghancurkan mimpi korporasi pada penguasaan laut. Kholid tidak sendiri , beberapa kementrian secara tidak langsung membela perjuangan kholid ketika apa yang ingin dibongkarnya yakni pagar laut direspon masyarakat Indonesia, nama nama pegiat kebijakan Publik kian waktu makin mengkritisi pagar lalut dari berbagai sisi, Sebut saja Boy Amin dari MAKI telah melaporkann persoalan pelanggaran hukum adminitrasi soal pagar laut pada KPK, Rocky Gerung mengkritisi ketidaktegasan pemerintah dalam penanganan pagar laut dan membaca situsi bahwa rakyat Banten menurutnya memiliki sesuatu poltik tinngi untuk melawan kesewenangan-wenangan koporasi, ada Walhi yang fokus pada kerusajkan alam, Ada Forum Lembaga Indonesia (FLI) yang terdiri dari puluhan ketua Aktivis Nasional yang terus memberikan edukasi tentang bahayanya pola pikir parsial yakni hanya orang tempatan yang boleh berbicara pagar laut, Hal hal inilah yang juga ditentang oleh aktivis FLI dengan pola-pola diskusi dan berkirim surat pelaporan. Nama nama aktivis membela perjuangan Kholid tak tak terbendung kian hari kian bertambah, sosok Kholid tanpa sengaja telah membuka keran demokrasi pada persoalan pagar laut.