HUT Bhayangkara ke-71, Presiden Instruksikan Polri Tekan Korupsi dan Arogansi Kewenangan

Dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-71 Hari Bhayangkara Tahun 2017, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (10/7) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperbaiki manajemen internal Polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan arogansi kewenangan.

Instruksi tersebut menjadi salah satu bagian dari lima instruksi yang disampaikan Presiden Jokowi kepada jajaran Polri dalam upacara tersebut. Presiden juga menginstruksikan Polri untuk memantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, dan yang berkepribadian.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Polri untuk memodernisasi diri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Keempat, Presiden juga meminta Polri meningkatkan kesiap-siagaan operasional, melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional proaktif. “Dengan demikian, Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat,” tutur Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Polri untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, serta kolega internasional sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional, guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Advertisement

Kepala Negara menegaskan, dirinya tetap berkomitmen untuk mendukung terbentuknya Polri yang kuat, Polri yang andal, Polri yang profesional supaya tugas Polri untuk menjaga stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Upacara Peringatan ke-71 Hari Bhayangkara itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Presiden RI ke-V Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, para menteri kabinet kerja, para pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Setkab)