Hindari Dugaan Indikasi Korupsi, BPAN Sumsel Soroti Pengelolaan Anggaran OPD Musi Rawas Tidak Transparan

MUSI RAWAS, Aliansinews,-

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), telah mengeluarkan pernyataan yang menyoroti ketidak  transparansi dalam pengelolaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupeten Musi Rawas.

Sebagaimana belum lama ini pihak awak media online Aliansinews melakukan konfirmasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Musi Rawas, yang sangat di sayangkan tertutup dan tidak membuka peluang untuk informasi, yang mana telah di layangkan surat konfirmasi mempertanyakan tentang beberapa point pertanyaan mengenai kegiatan, sampai saat ini belum mendapatkan informasi apapun. 

“Maka dari itu saya meminta Bupati Musi Rawas agar mengevaluasi hal hal yang seperti ini agar tidak terjadinya dugaan dugaan yang melanggar aturan atau indikasi korupsi", tegas Ketua DPD LAI BPAN Provinsi Sumsel, Syamsudin Djoesman kepada media online Aliansinews, Rabu (02/08/23). 

Syamsudin Djoesman menekankan, kepada pihak yang terkait atau tim pengelola agar tidak alergi terhadap wartawan dan lembaga lembaga, karena mereka juga sangat berperan sebagai kontrol sosial di setiap daerah masing masing.

Advertisement

Lanjutnya, OPD dan Tim Pengelola anggaran dan pejabat pejabat anti kritik dan tampah kontrol yang banyak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya KKN di setiap OPD dimana hal tersebut akan menjadi merugikan masyarakat dan uang negara, tuturnya. 

Menurut Syamsudin, meningkatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di sektor koperasi dan UKM merupakan hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan dan pengembangan usaha kecil menengah di daerah tersebut. Evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem pengelolaan anggaran.

“Lembaga aliansi Indonesia akan terus mengawasi dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak terkait dalam mengelola dana yang dikucurkan baik itu APBD maupun APBN,”pungkasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bupati mengenai permintaan evaluasi tersebut. Namun, harapan besar telah dititipkan oleh masyarakat terhadap tindakan transparan dan akuntabel dari pihak pemerintah dalam pengelolaan anggaran demi kemajuan sektor koperasi dan UKM di Musi Rawas. (Andika S)