Eks Dirut BUMD Serang di dakwa lakukan Korupsi Tambang Ilegal 1,2 Milyar

“Setelah perjanjian tersebut ditandatangani maka yang melakukan pertambangan adalah PT SBM dan yang diberikan tugas melakukan pertambangan adalah saksi Iman Nur Rosyadi,” ujar Endo.

Karena permasalahan dalam perizinan, Kegiatan pertambangan dihentikan oleh Polisi dan Satpol PP, Lokasi tambang yang terkena banjir hingga tidak bisa melakukan aktivitas pertambangan.

Walhasil karena tidak bisa melakukan kegiatan pertambangan, pada 24 Mei 2016, PT SBM melakukan kerja sama pertambangan dengan pemodal bernama Judin. Tapi, kegiatan hanya berlangsung selama 7 hari karena setelahnya dilakukan pembatalan kerja sama karena lokasi tambang banjir, Judin tak lagi miliki modal karena telah habis.

Lalu, Pada 20 September 2016, PT SBM kembali melakukan kerja sama usaha tambang dengan PT Bahtera Kafa Sagara (PT.BKS), tapi lagi-lagi perjanjian tidak dilanjutkan karena PT Pasir Alam Makmur (PAM) tidak memberikan akses jalan depan ke lokasi tambang.

PT SBM lalu kembali melakukan kerja sama pada 29 Mei 2017. Kali ini dengan pemodal bernama Davey Alexander. Dari kerja sama itu, PT SBM mendapatkan keuntungan Rp719 juta dan Rp148,6 juta pada tahun 2018.

Advertisement

Kerja sama kemudian berakhir pada Februari 2018 karena Davey beralasan produksi tambang dan penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran.

“Bendungan jebol, dan terjadinya banjir sehingga penambangan berhenti dan peralatan tambang milik PT SBM dijual kepada saksi Davey Alexander,” ucap Endo.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP) meneukan bahwa pendapatan PT SBM selama melakukan usaha pertambangan hanya sebesar Rp5,9 miliar, sedangkan pengeluarnnya sebesar Rp6,7 miliar.Hal ini memperkuat dakwaan eks Dirut BUMD tersebut

Kerugian usaha tambang pasir itu adalah Rp833 juta dikurangi dengan hasil menjual alat tambang Rp150 juta. Artinya, terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp683 juta.