Dugaan Tindakan Tidak Terpuji Kepala Desa Tanjung Sanai 1, Aliansi Indonesia Desak Tindakan Tegas

Rejang Lebong, Sumbagsel Aliansinews"

Belum lama ini, dugaan tindakan tidak terpuji yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Tanjung Sanai 1, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, mulai mencuat ke publik. Menurut informasi yang beredar, Kades tersebut diduga melakukan ancaman terhadap seorang wanita dengan menyatakan apabila tidak menuruti kemauannya maka akan menyebarkan foto pribadi miliknya, yang dinilai tidak pantas dan merendahkan martabat wanita tersebut.

Dugaan perbuatan yang tidak terpuji ini memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Lembaga Aliansi Indonesia. Lembaga tersebut mendesak agar pihak-pihak berwenang segera melakukan investigasi terkait tuduhan yang beredar, serta meminta agar tindakan tegas segera diambil oleh pemerintah daerah setempat.

Ketua  DPD Aliansi Indonesia untuk Wilayah Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Syamsudin Djoesman , menegaskan bahwa tindakan Kades Tanjung Sanai 1 ini, jika terbukti, adalah pelanggaran serius yang harus mendapat perhatian serius dari instansi terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rejang Lebong. Mereka mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat merusak citra pemerintahan desa yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Rejang Lebong serta Dinas PMD Rejang Lebong, harus bertindak tegas terhadap dugaan tindakan tidak terpuji ini. Kami mendesak agar proses hukum yang berlaku dilaksanakan dengan seadil-adilnya,” tegas pihak Lembaga Aliansi Indonesia.

Advertisement

Selain itu, Syamsudin , juga meminta agar Kades Tanjung Sani 1 yang terlibat dalam dugaan kasus ini mundur dari jabatannya, jika terbukti bersalah.

“Kami menuntut agar Kades yang terlibat mundur secara sukarela, atau jika tidak, pemerintah harus mengambil tindakan tegas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah mereka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan kasus ini. Namun, masyarakat setempat mengharapkan agar proses hukum segera berjalan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus ini.

Dugaan ini tentu saja menambah daftar panjang kasus yang mencoreng nama baik pejabat pemerintahan di berbagai daerah, dan menuntut agar setiap tindakan yang melibatkan pejabat publik harus mengikuti standar etika dan moral yang tinggi.