DPC PWRI Kabupaten Bogor Mengadakan Pra Rakor Dengan Anggota Korwil Bogor Barat

Bogor, Media aliansi Indonesia -- Dalam rangka mengadakan program kerja PWRI serta ikut berperan secara aktif dalam mendukung program kerja pemerintah daerah, pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 DPC PWRI Kabupaten Bogor Barat  mengadakan musyawarah Dengan Anggota Korwil Bogor Barat.

Yang menjadi pokok bahasan dalam acara musyawarah tersebut perihal tentang tugas pokok dan fungsi pengurus dalam pemerintahanan.

Kedatangan jajaran DPC PWRI Kabupaten Bogor dipimpin oleh Ketua Korwil Wawan Gunawan yang didampingi oleh Humas Asep Bunhori dan jajaran fungsionaris pengurus lainnya. Kedatangan mereka disambut pengurus PWRI Bogor Barat di lokasi di Ciampea.

Dalam acara musyawarah tersebut diisi oleh dialog interaktif. Ketua Korwil DPC PWRI mempertanyakan hal terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota Bogor Barat selama ini dari mulai registrasi, budgeting dan pengawasannya.

Wawan Gunawan menyampaikan bahwa pelaksanaan kerja dikembangkan apapun pasti ada aturan-aturan mainnya, dan berjalan dalam pijakan dan aturan yang ada.

Advertisement

"Seperti halnya kami berpijak pada aturan UUD no 23 tahun 2014, yang di dalamnya di buat peraturan tata tertib No 1 tahun 2019 yang di rubah menjadi peraturan tata tertib No 1 tahun 2021. itu pijakan hukum kami dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kewajiban kami sebagai anggota PWRI," ujar Wawan. 

Dia menyampaikan keterbukaan informasi publik (KIP)  di setiap tahun dilakukan pembahasan Rakerda yang berasal dari usulan eksekutif dan inisiatif PWRI. Dan PWRI Bogor Barat selalu mendapatkan penghargaan yang terbanyak Dan produktif dalam menerbitkan Rakerda tersebut.

Kemudian hal terkait dengan baudgeting, bahwa PWRI dan pemerintah daerah sama-sama punya tugas pokok dan fungsi yang telah diatur undang-undang dan selalu berpijak pada aturan berlaku.

"Setiap tahun kami mengadakan Rakerda termasuk untuk penganggaran-penganggaran tersebut juga ada tahapan-tahapannya sesuai dengan dari mulai Musrenbangdus - Musrebangdes, Musrembang kecamatan dan Musrembang Kabupaten. Untuk selajutnya kami bahas sehingga menjadi RKPD online. Semua usulan-usulan dari yang menjadi aspirasi masyarakat kami tuangkan dalam RKPD selanjutnya hal terkait dengan pengawasan beliau juga menyampaikan, bukan hanya tanggung jawab DPRD saja tapi ada kelembagaan pemerintah lainnya  yang memang secara Hukum mengawasi serta menilai akutansi pemerintahan yakni BPK dan BPKP ," lanjutnya.