Diskan Kabupaten Sukabumi Bersama Polres Sukabumi Gelar Sosialisasi Permen KP No 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster Khususnya BBL

aliansinews.id - Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskan) Kabupaten Sukabumi menggandeng Polres Sukabumi menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster Khususnya BBL (Bibit Bening Lobster), Kamis (06/06/2024).

Menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Direktur PSDI dan Pos TNI AL serta diikuti oleh peserta dari Organisasi Masyarakat (HNSI, PNTI, Pokmaswas) dan Pelaku usaha Perikanan (Koperasi, KUB dan Nelayan).

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati S.Sos KP M.Si dalam paparannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan di Aula Palabuan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) tersebut bertujuan menyampaikan informasi dan pemahaman pada masyarakat mengenai peraturan terbaru ini.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pelaku usaha (KUB dan Koperasi), dan instansi terkait, mengetahui dan memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan ini,” cetus Kadiskan.

Selain itu disampaikan, terkait sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam implementasi peraturan pengelolaan Lobster.

Advertisement

Lebih lanjut disampaikan oleh jajaran Dinas Perikanan, Beberapa aturan penting yang menjadi dasar pelaksanaan ini meliputi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 dan 18 Tahun 2024 tentang mekanisme penetapan nelayan dan penerbitan surat keterangan asal serta pelaporan hasil tangkapan BBL. Transformasi definisi nelayan kecil dan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.

“Penangkapan BBL diperbolehkan hanya bagi nelayan kecil yang terdaftar dan memiliki perizinan berusaha, dengan tujuan tertentu seperti pembudidayaan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan baik di dalam maupun luar negeri. KUB/Koperasi diwajibkan membuat akun di SILOKER dan memenuhi beberapa persyaratan administratif seperti bukti pengesahan KUB/Koperasi, surat permohonan, dan daftar anggota. Proses perizinan NIB dan Aplikasi Siloker dilakukan pembinaan/difasilitasi /dibantu oleh Dinas Perikanan,” paparnya.

Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo saat memberi materi mengungkap dan menekankan pentingnya melengkapi izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan Pasal 92, setiap pelanggaran terkait perizinan perikanan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. Harapannya, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang regulasi ini, tidak ada lagi pihak yang tersandung masalah hukum karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada. Kami berharap semua pihak dapat menjalankan kegiatan perikanan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan,” ujar Kapolres.