Dipanggil Kemendagri gegara Liburan ke Jepang, Sanksi Menunggu Bupati Indramayu Lucky Hakin

Bupati Indramayu Lucky Hakim yang kedapatan berlibur ke Jepang saat libur Lebaran 2025 dipastikan akan menerima sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai menghadiri acara halalbihalal bersama aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025) pagi.

Menurut Dedi Mulyadi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal telah melayangkan surat kepada Lucky Hakim karena pelanggaran yang dilakukan berada dalam ranah kewenangan kementerian tersebut.

"Jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari Ditjen Kemendagri dan apa kesimpulan akhirnya," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menjelaskan sanksi paling berat yang bisa dijatuhkan adalah pemberhentian dari jabatan selama tiga bulan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan menteri dalam negeri.

Advertisement

"Itu sanksi maksimal, ya. Namun, kita serahkan semuanya kepada Pak Mendagri," tambahnya.

Sebelumnya, Lucky Hakim diketahui berlibur ke Jepang bersama keluarganya saat libur Idulfitri 2025. Tindakan ini menuai kritik karena dianggap tidak pantas bagi seorang pejabat negara.

Dedi Mulyadi menegaskan pejabat publik semestinya memberikan contoh dengan berlibur dan membahagiakan keluarga di daerahnya sendiri, bukan di luar negeri.

"Kita ini pejabat negara. Memang anak-anak punya keinginan, dan kita punya hak untuk membahagiakan mereka. Tapi kebahagiaan tidak harus dicari di Jepang," ucapnya.