Dinas Perikanan Gelar RAKOR Evaluasi Kegiatan Kampung Perikanan Budidaya
aliansinews.id - Sukabumi, Dinas Perikanan Kab. Sukabumi gelar rapat koordinasi evaluasi kegiatan kampung perikanan budidaya. Rakor dilaksanakan di Pokdakan Berkah Koi Desa Caringin Wetan Kec. Caringin, Jumat 16 Desember 2022
Kegiatan tersebut melibatkan BBPBAT, Bappellitbangda, Bagian SDA Setda, DKUKM, Dinas PU, Dinas Pertanian, DPMPD, DKP dan Penyuluh Perikanan
Hasil evaluasi menyatakan bahwa Desa Talaga dan Desa Caringin Wetan merupakan salah satu dari 130 Desa di Indonesia sebagai lokasi Kampung Perikanan Budidaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen No 16 Tahun 2022.
Menurut Kadis Perikanan, Nunung Nurhayati, Penetapan Kampung Ikan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal di pedesaan.
" Harapannya, melalui pengembangan kampung-kampung ikan yang sesuai potensinya maka akan tercipta lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian regional daerahnya" jelas Nunung.
Advertisement
Hal ini, lanjut Nunung, juga sejalan dengan kebijakan pembnagunan Kabupaten Sukabumi, dimana pengembangan kawasan merupakan salah satu target dari RPJMD.
Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2022 tercatat telah ada berbagai kegiatan yang mendukung Program Kampung Perikanan Budidaya diantaranya pemberian bantuan sarana produksi berupa induk, benih dan pakan ikan, dukungan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan dukungan kelembagaan seperti pembentukan Koperasi.
" Tentu saja ini masih jauh dari yang diharapkan dan masih perlu untuk meningkatkan lagi koordinasi dan membangun sinergitas kegiatan antar sector untuk mewujudkannya" tambahnya
Nunung menegaskan, Hal yang sangat penting untuk segera dilakukan adalah penyusunan Masterplan Kawasan Kampung Ikan sehingga dukungan setiap sector bisa lebih terarah dan terpetakan dengan baik. Dari sana dapat dilihat intervensi dari setiap sector untuk mendukung program ini, karena program Kampung Ikan merupakan program lintas sektoral yang membutuhkan dukungan dari sector lain untuk penataan kawasan seperti dukungan infrastruktur dan kelembagaan.
