Diduga Tilep Anggaran Dana Desa Tahun 2022-2023, Kades Godog Sukoharjo di Laporkan ke Kejari

“Karena baru mulai, jadi sementara dua saksi. Minggu ini rencananya empat sampai enam saksi yang dimintai keterangan. Termasuk dari pemerintah desanya juga,” terangnya, pekan lalu. 

Perihal penyelidikan kasus itu, dimana menindaklanjuti aksi unjuk rasa warga di kantor balai Desa Godog, Rabu (5/7). Aksi unjuk rasa tersebut mempertanyakan dan mengklarifikasi terkait serapan anggaran dana desa (DD) tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023.

“Dari hasil aksi massa kemarin sudah kami tidak lanjuti. Memang ada indikasi mengarah ke tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Terpisah, salah satu anggota BPD Godog Joko Supardi kepada awak media membeberkan, pihaknya sudah mencium indikasi yang tidak beres pada anggaran desa semenjak tahun 2019-2020. Akan tetapi, indikasi tersebut bukannya meredup justru makin menjadi hingga sekarang ini. Bahkan terkait pelaksanaan pun tidak bisa direalisasikan sesuai aturan yang berlaku. 

Joko pun menambahkan, dari hasil data yang ada BPD, termonitor dugaan adanya sejumlah dana yang tidak terealisasi. Di antaranya Bumdes TA 2019 sebesar Rp 20 juta, Bumdes TA 2022 Rp 100 juta, serta Silpa Retribusi 2022 Rp 49 juta. Sementara anggaran tahap 1 TA 2023 ini Rp 149.415.000.

Advertisement

Data yang dimulai dari kades jumantik, linmas KSR, honor guru TK dan TPQ, dan sebagainya. Sementara yang baru cair seperti PMT balita, PMT lansia, insentif kader balita dan posyandu, serta RDS anggaran 2023.

“Honor guru TK Rp 3 juta itu belum. Honor guru TPQ Rp 16.650 juga belum. Karena tahap 1 biasanya guru TPQ diminta akhir tahun biar numpuk. Tapi nanti kami kembalikan ke guru TPQ. Mau diminta per tahap, monggo,” terang dia. (ras/sum)