Diduga Adanya Tunggakan PBB, Pak Bayan Desa Srimulyo Gondang Sragen di Laporkan ke Kejaksaan Negeri
Warga perwakilan dari Dukuh Pagah, Desa Srimulyo, Gondang, Sragen, menunjukkan SPPT yang masih tertuang tunggakan PBB seusai melapor ke Kepala Kejari Sragen, Senin (25/4/2022). (Espos/dok)
SRAGEN — Info terkini menghebohkan wilayah Sragen Timur, diketahui Bayan Dukuh Pagah, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Sragen, Lagiyono, mengklaim sudah membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) warganya. Ia membayarkan PBB itu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen senilai Rp65 juta pada 4 April 2022.
Akan tetapi saat diperiksa di billing online oleh Kepala Desa Srimulyo, Tri Prasetyo, tagihan PBB warga belum terbayarkan dan masih ada tunggakan.
“Dari pihak BPKPD belum memasukan uang pelunasan saya karena mungkin menunggu nilai denda yang katanya mau dihapus. Saya sudah titip uang Rp65 juta lewat Mas Puji. Itu sudah lunas semua untuk tunggakan PBB sejak 2014. Dulu itu kecil-kecil nilainya sehingga tercecer,” ujar Lagiyono.
Kemudian Ia tak menjelaskan siapa Mas Puji yang ia titipi uang warga Rp65 juta untuk bayar PBB tersebut.
Advertisement
Disisi lain, Kades Tri Prasetyo yang dihubungi secara terbisa mengatakan si bayan atau Lagiyono sudah menyanggupi untuk melunasi tunggakan PBB warga. Memang, saat dicek lewat billing online, PBB warga Dukun Pagah belum terbayarkan.
“Masyarakat belum puas karena saat mengecek masih tercantum tunggakannya. Saya akan menegur bayan. Saya tidak tahu kalau warga sampai melapor ke Kejari. Kemarin ramai di masyarakat, infonya dari masyarakat sudah bayar. Saya tanya bayan siap melunasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) LAI Sragen Awi juga menyampaikan, bahwa sesuai yang terpublik benar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat Dukuh Pagah, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, soal tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Hal ini sangat disayangkan, diduga pelayan masyarakat yang digaji negara seperti itu. Soal dugaan penyimpangan dana masyarakat untuk membayar PBB lantaran tagihan itu masih muncul akhirnya mencuat dimasyarakat," ungkapnya.
