Dana Insentif RT-RW di Boyolali Tuai Keluhan, Polemik Antara Beban dan Kesejahteraan

Harapannya perihal nilai insentif tersebut perlu ditingkatkan. Alasannya bukan semata-mata karena jumlah, tapi tanggung jawab RT-RW yang juga berat. Alasannya semisal di setiap kegiatan, ketua RT dan RW selalu dilibatkan. Selain itu, bagi ketua RT-RW di Boyolali yang membutuhkan, insentif tersebut sangat berguna. Kemudian tidak semua RT dan RW adalah pensiunan, tapi juga kalangan menengah ke bawah.

“Selain itu, alasannya kalau bisa mengikuti kabupaten yang lain. Kalau memang kabupaten yang lain ada yang lebih tinggi dari Boyolali, tapi bagaimana juga Boyolali kan punya banyak aset, pabrik juga banyak, lumayan. Tapi itu alasan saya pribadi, untuk kebijakan nanti saya serahkan ke Pemkab Boyolali,” kata dia.

Terpisah, Ketua RT 002 Winong Baru, Winong, Boyolali, Sri Margono, juga mengambil insentif RT-RW setahun sekali, tepatnya pada awal tahun. Ia lantas memberikan uang tersebut ke kas RT untuk kepentingan masyarakat.

Ia mengaku telah menjadi ketua RT sejak enam tahun yang lalu seusai pensiun dari jabatan terakhirnya yaitu Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah. Margono menjelaskan insentif diberikan dalam jangka waktu yang tidak tentu.

Kadang tiga bulan sekali, kadang empat bulan sekali, kadang enam bulan sekali. Menurutnya, nilai insentif RT-RW senilai Rp150.000 per bulan tersebut memang perlu dinaikkan.

Advertisement

“Istilahnya caranya merengkuh RT-RW itu seperti kabupaten yang lain, bukan semata-mata jumlahnya berapa. Tapi semisal insentif RT-RW bisa disesuaikan dengan kabupaten yang lain ya alhamdulillah le ngrengkuh yo tenanan,” tandas dia. 

Dia juga membandingkan insentif RT-RW Boyolali dengan kabupaten lain. Ia mencontohkan Wonogiri yang naik pada 2023 ini dari Rp400.000 ke Rp500.000 per bulan. Selama ini usulan kenaikan insentif RT-RW tersebut telah ia sampaikan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Winong pada 2022. Selain itu, ia juga membawa isu kenaikan insentif RT-RW saat masa reses salah satu anggota DPRD Boyolali di desanya.

“Padahal kalau dilihat dari sektor penerimaan pajak, Boyolali lebih tinggi dari Wonogiri. Tapi Wonogiri berani kasih Rp500.000, kenapa Boyolali hanya Rp150.000 per bulan?” ujar dia.

Tak cukup di situ, ia juga mengaku mengirimkan aduan ke nomor aduan Bupati Boyolali sebanyak dua kali. “Waktu Musrenbangdes, camatnya masih yang lama, Pak Warno, itu katanya mau mengusulkan juga. Terus WA ke aduan bupati dijawab nggih maturnuwun begitu, tapi memang belum ada tindak lanjut,” kata dia.