APDESI Protes Pemprov Banten kurangi dana Banprov

AliansiNews.ID-Banten, Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang memangkas alokasi bantuan keuangan desa dari Rp100 juta menjadi Rp50 juta per desa dalam APBD 2025. Ditolak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten, Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik. Menurutnya keputusan pengurangan dana desa diambil secara sepihak oleh Pemprov Banten tanpa adanya koordinasi dengan Apdesi.

 "Kami telah mengajukan permohonan audiensi kepada Penjabat (PJ) Gubernur dan DPRD Banten. Namun, kami hanya berhasil bertemu dengan DPRD Banten, tidak dengan PJ Gubernur,” ujarnya pada awak media, Kamis lalu (5/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut dirinya tidak sepenuhnya menyalahkan DPRD terkait keputusan tersebut.

“DPRD hanya menyetujui usulan yang diajukan Pemprov. Kami memahami bahwa keputusan di Pemprov bersifat kolektif kolegial antara eksekutif dan legislatif. Jadi, kami lebih menyoroti kebijakan Pemprov secara keseluruhan,” tegasnya.

 Ia menilai pemangkasan ini menunjukkan kurangnya keberpihakan Pemprov Banten terhadap masyarakat dan pemerintah desa.

Advertisement

“Seharusnya pembangunan desa menjadi prioritas utama. Pemangkasan ini justru memperlihatkan bahwa desa belum menjadi fokus utama pembangunan di Banten,” terangnya

Ia menjelaskan bahwa dana bantuan provinsi (Banprov) memiliki peran penting dalam mendukung

program-program desa yang tidak terakomodasi oleh dana desa. Salah satu contohnya adalah renovasi kantor desa, yang tidak dapat dibiayai menggunakan dana desa kecuali untuk desa berstatus mandiri.

“Saat ini, mayoritas desa di Banten masih dalam kategori berkembang. Banprov sangat membantu desa-desa ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Rafik.