Anggaran Pokir APBD Karanganyar 2023 Hilang, 4 Fraksi Partai Desak Ketua DPRD Panggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah
KARANGANYAR – Gabungan fraksi dari empat partai kembali mempertanyakan alasan anggaran pokok pikiran (pokir) yang hilang dari APBD Kabupaten Karanganyar 2023. Mereka pun menemui Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, Kamis (2/2/2023).
Informasi yang dihimpum, 4 fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, serta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.
Mereka meminta ketua DPRD bisa memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Karanganyar kembali untuk klarifikasi lanjutan. Pasalnya rekomendasi pertemuan antara pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan TAPD Karanganyar pada 3 Januari lalu belum ada hasil.
”Yang ingin kami mintakan klarifikasi adalah hasil konsultasi TAPD kepada bupati Karanganyar terkait kejelasan dan solusi pokir (pokok pikiran,Red) teman-teman DPRD Karanganyar yang dialihkan saat penetapan APBD 2023,” kata Ketua Fraksi Gerindra Ade Eliana.
Ade menambahkan, gabungan empat fraksi ini juga ingin menanyakan transparansi data terkait pengalihan pokir menjadi hibah daerah sebagaimana yang disampaikan TAPD saat pertemuan sebelumnya.
Advertisement
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS Darwanto menambahkan, dilantiknya sekda baru Kabupaten Karanganyar menjadi momentum semangat baru untuk koordinasi dan komunikasi terkait kejelasan transparansi pokir yang raib. Sebab, sebelumnya para anggota dewan terkendala karena sekda sebelumnya sudah hampir memasuki purna tugas.
”Ketua TAPD adalah sekda. Dan ini sekda baru kami jadikan momentum memasukkan surat resmi meminta kelanjutan klarifikasi pokir yang hilang beserta solusinya dan transparansi datanya. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga marwah DPRD, karena pokir ini adalah pokir DPRD,” tandas Darwanto.
Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surat dari fraksi tersebut. Bagus akan mengirimkan surat resmi kepada TAPD untuk mendapatkan jawaban sejelas-jelasnya.
”Ya ini sebagai tindak lanjut dari beberapa fraksi yang menanyakan pengalihan pokir ini untuk apa. Biar nanti TAPD yang menjelaskan. Kami kirim surat kepada mereka untuk menyiapkan jawabannya. Jadi tidak kita undang lagi untuk klarifikasi,” ungkap Bagus Selo. (ras/rud)
