Aliansi Indonesia Apresiasi Kinerja APS Mengelar FGD Izin Tentang Tambang Di Sumsel

Disamping itu, kata dia, pemerintah perlu membuat rencana induk yang berbasis push resources (jumlah sumberdaya dan cadangan yang ada) atau Pull Demand: berbasis proyeksi kebutuhan nasional dan pasar ekspor.

Selain itu Bustaman mengusulkan agar pengusahaan tambang diberi kemudahan akses dana investasi. Menurutnya, dengan kemudahan akses pendanaan tentu akandapat  mendorong perusahaan tambang melaksankan smelter.

“Pemerintah jangan hanya menyodorkan konsep saja. Tapi, bagaimana konsep dari pemerintah tersebut dapat diaplikasikan, ini tentu melalu proses. Menurut saya, konsep itu harus dikawal oleh pemrintah, kemudiann  dibicarakan atau diskusikan bersama-sama pelaku usaha. Kalau misalnya itu membutuhkan dana investasi, pemerintah juga harus memikirkan kemudahan-kemudahan mendapat akses dana investasi, ungkap Bustaman.

Menurutnya, pengusaha diberi kemudahan dalam mendapatkan dana investasi. Pengolahan dan Pemurnian, perlu dibentuk Lembaga keuangan yang memayungi melaksanskan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara khususnya pasal 102 yaitu pemegang ijin IUP dan IUPK wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian, penugasan pembentukan lembaga keuangan tertuang dalam uu no 3 tahun 2014 tentang Perindusterian tertuang dalam pasal 48, Lembaga pembiayaan investasi pembangunan industri dibentuk oleh Pemerintah,” tegas Bustaman.

Ditambahkannya, kepastian hukum bagi pengusaha pemegang IUP dan IUPK, baik untuk mineral logam maupun mineral bukan logam dan batuan ini penting sebagai jaminan investasi akan kembali dan menarik bagi investor maupun institusi pemberi dana, yaitu jangka waktu pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) minimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2x10 tahun atau 40 tahun sekaligus. 

Advertisement

Sementara itu acara FGD sendiri akan di selenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumsel yang di komandoi oleh Firdaus Hasbullah dilaksanakan pada bulan desember yang akan datang dan melibatkan stake Holder baik dari pemerintah pusat KPK, Mabes Polri, Kejagung dan Kementrian ESDM dihadirkan sebagai narasumber (daeng)