Aliansi Indonesia Membangun Keseimbangan Dalam Berbangsa dan Bernegara

Aliansi Indonesia (AI) kembali menegaskan tidak berpolitik, dalam konteks politik praktis. Aliansi Indonesia akan selalu menjaga independensi dan menjauhkan diri dari arena politik praktis yang belakangan ini mengerucut pada kata: koalisi dan oposisi.

AI bukan bagian dari koalisi namun tidak akan pernah menjadi oposisi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara garis AI jelas: independen dan berada di tengah-tengah. Peran utama sebagai pihak yang di tengah-tengah adalah membangun dan menciptakan keseimbangan.

Keseimbangan itu yang tercermin dari Visi dan Misi AI, di mana Visi AI adalah "mendukung pemerintahan yang sah", sementara Visinya adalah "Mercermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah".

Visi dan Misi AI berangkat dari pemahaman tentang konsep "Mizan" yaitu timbangan dan "Tawazun" atau keseimbangan. 

Ketika mendukung pemerintahan yang sah, posisi AI adalah sebagai lembaga rakyat, sehingga pemerintahan yang merupakan produk dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berikut proses-prosesnya yang sah, dengan sendirinya merupakan kehendak rakyat. Merongrong pemerintahan yang sah berarti juga merongrong kehendak rakyat.

Advertisement

Begitupun saat mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah, AI tidak menempatkan diri sebagai oposisi, melainkan melakukan fungsi Kontrol Sosial sebagai representasi rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perbedaan antara Kontrol Sosial dengan oposisi sudah cukup jelas dan tegas. Kontrol sosial menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung program-program kerja pemerintah, namun kritis dalam menyikapi pelaksanaan program tersebut. Sedangkan oposisi lebih selalu mengkritisi pemerintahan sehingga kemudian terkesan sekedar "nyinyir" pada pemerintah.

"Pemahaman seperti itu harus dimengerti oleh seluruh anggota dan pengurus Aliansi Indonesia, bahwa Aliansi Indonesia adalah lembaga Kontrol Sosial, bukan oposisi. Sehingga setiap anggota dan pengurus harus menempatkan diri dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sebagai lembaga Kontrol Sosial," kata Ketua Umum AI H. Djoni Lubis.

Jika sudah memahami hal tersebut, kata H. Djoni Lubis, barulah pengurus AI tahu kapan harus mendukung dan bersinergi dan kapan harus bersikap kritis terhadap pemerintah pusat maupun daerah.