Algafry Rahman Sambut Kunker (Pj) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin dan Direktur Minerba di Bateng

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman sambut hangat kedatangan Ridwan Djamaluddin selaku Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekaligus Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, beserta jajarannya yang melaksanakan kunjungan kerja ke Bangka Tengah dalam peninjauan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi Penambangan di Merbuk Kelurahan Berok Kecamatan Koba, Rabu (25/05/22).

Ridwan mengatakan kedatangan pihaknya ke lokasi DAS Merbuk dan sekitarnya bertujuan untuk melakukan peninjauan dan aksi nyata terhadap permasalahan penambangan illegal. Secepatnya, Ia berencana untuk memasang portal atau pagar, agar tidak ada lagi aktivitas penambangan ilegal dan akan segera menunjuk perusahaan untuk mengelola penambangan di wilayah DAS Merbuk dan sekitarnya secara legal.

“Kedatangan kali ini, ingin melihat kondisi bekas tambang ini seperti apa dan juga kawasan sekitarnya seperti apa, karena kalau di citra satelit ada beberapa kawasan permukiman dan jika dilanjutkan aktivitas penambangan secara legal, kemungkinan butuh buffer (penyangga) jadi tidak berdampak pada permukiman,” ucapnya.

Ridwan mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, wilayah Merbuk dan sekitarnya merupakan kawasan permukiman.
“Untuk status kawasan kalau dalam RTRW Kabupaten, kawasan ini adalah permukiman, tetapi ada pasal-pasal yang menyebutkan bahwa kawasan ini bisa diperuntukkan kegunaannya untuk keperluan lain sesuai dengan peraturan perundangan dan kita tinjau dari sana,” ucapnya.

“Untuk itu dalam pengelolaannya kami dari pihak ESDM turut mengundang teman-teman dari ATR/BPN untuk membuka peluang, agar wilayah RTRW Kabupaten ini dinyatakan sebagai permukiman untuk peruntukkan lain,” sambungnya.

Advertisement

Menurut Ridwan, jika kawasan permukiman ini diizinkan peruntukkannya untuk keperluan lain, maka aktivitas tambang legal dapat bermanfaat bagi negara maupun masyarakat.

“Potensi timah di sini sangat luar biasa, namun sayang penambangannya masih ilegal, sehingga Pemerintah ingin penambangan dilakukan secara legal. Sementara, tata ruang eksistingnya permukiman,” jelasnya.

“Kami mohon kepada ATR/BPN untuk membolehkan wilayah RTRW Kabupaten ini agar bisa ditambang secara resmi dan legal, sehingga manfaatnya untuk negara dan masyarakat. Silakan bekerja secara resmi dengan badan usaha yang ditunjuk dan ada penanggungjawab lingkungannya,” sambungnya.

Berdasarkan kesepakatan rapat yang ada, menurut Pj Gubernur pihaknya telah memutuskan untuk menjaga wilayah DAS Merbuk dan sekitarnya agar tidak ditambang secara ilegal oleh para penambang.