Ada "Permainan"SK Mutasi Kemen kumham ,CIC Minta Menteri Batalkan

media.aliansiindonesia.id

Sukabumi, Masalah tentang Surat Keputusan (SK) Mutasi para pegawai di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) CIC menilai ada "Permainan" dan Kejanggalan,SK mutasi ini harus dibatalkan.

Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigastion Commiittee (CIC) menyoroti,dalam surat dengan nomor SEK-41.KP.03.03 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sekjen Komjen Pol Andap Budi Revianto dan diterbitkan pada 22 November lalu ada indikasi kecurangan dalam melaksanakan mutasi terhadap pegawai. Dimana ada pegawai yang pernah 'bermasalah' namun mendapatkan posisi baru, sesuai dengan SK Mutasi tersebut,sementara status hukum pegawai bermasalah belum tuntas.

Ketua Umum CIC R.Bambang.SS mengungkapkan,""Di SK yang baru ini masih ada orang orang yang bermasalah mendapatkan posisi baru,padahal mereka yang bermasalah sudah merusak kontitusi, karena itu CIC menilai ada "permainan"dan kejanggalan serta ada praktek tidak sehat dalam proses pembuatan SK tersebut terhadap pegawai yang bermasalah ,"tutur R.Bambang.SS kepada awak media Rabu (01/12/2021) di Jakarta.

Bambang menambahkan,dalam SK mutasi , ada AS yang mendapatkan jabatan sebagai kepala seksi di Lapas Cipinang setelah sebelumnya menjadi pelaksana pada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten,padahal AS pernah memilik kasus yang hingga kini tidak jelas status hukum dan sangsi diberikan,jika hal ini tetap dibiarkan,maka bagi pegawai yang bermasalah akan membuat "lingkaran" sehingga pegawai yang berprestasi tidak mendapat kesempatan berkarir.

Advertisement

(Red)

R.Bambang.SS menegaskan,"AS pernah terlibat dalam aksi jual beli jabatan sebagai orang pemilik rekening atas pengiriman uang yang mencapai miliaran rupiah.

Bahkan,AS sudah mendapatkan sanksi dari kementerian atas tindakan yang dilakukan itu,namun dalam SK mutasi jabatan AS diberikan posis baru,jelas SK mutasi jabatan ini cacat hukum dan pak Menteri Hukum dan HAM harus membatalkan SK tersebut,"tegas Ketua Umum CIC.

CIC menilai,selama ini prosedur dan policy punishment yang pernah dikeluarkan Kemenkumham kurang tegas.