Ada Indikasi Upaya Pelemahan, Aliansi Indonesia Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

"Hal itu melemahkan dan mempersempit ruang gerak KPK. Sebagian besar kasus yang berhasil diungkap KPK karena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kalau penyadapan tidak boleh di tingkat penyelidikan, bagaimana KPK bisa mengungkap kasus korupsi?" kata H. Djoni Lubis.

Ketua Umum AI menambahkan, dengan fakta banyak kepala daerah yang tertangkap meskipun laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), itu mempertegas bahwa sangat sulit mengungkap kasus korupsi jika hanya berdasarkan data-data laporan keuangan.

"Maling itu bukan semakin bodoh, tapi semakin pintar dan canggih. Laporan keuangan bisa disulap sedemikian rupa, jadi KPK tetap harus diberi keleluasaan dalam melakukan penyadapan sebagai bagian penting dalam upaya mengungkap kasus korupsi," ujarnya.

Dalam revisi UU KPK pada Pasal 37A dan Pasal 37B, tugas Dewan Pengawas KPK secara umum adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri. Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun. Seseorang dapat menjadi Dewan Pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan Presiden. Presiden sendiri dalam mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas dibantu oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas juga berwenang dalam 5 hal lainnya:

Advertisement

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.