H.Deden Deni Wahyudin, Ketua APDESI DPC Kab. Sukabumi Sangat Menyayangkan Ketidakhadiran Komisi 1 DPRD Kab. Sukabumi Dalam Undangan Audiensi Di DPMD

media.aliansiindonesia.id

Sukabumi, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Kabupaten Sukabumi menggelar audensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, yang bertempat di aula kantor DPMD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Rabu (16/03/2022).

Dalam acara Audiensi, APDESI DPC Kab. Sukabumi mengundang Dewan DPRD Komisi 1, BPKAD, dan DPMD Kab. Sukabumi. Namun sangat disayangkan dalam acara penting ini, Komisi 1 DPRD Kab. Sukabumi tidak hadir dalam undangan Audiensi di DPMD.

"saya pribadi sangat disayangkan Dewan DPRD khususya KOMISI 1 tidak hadir dalam acara Audiensi padahal sudah kita undang artinya mereka tidak mengindahkan undangan APDESI ini seharusnya mereka hadir, karena kami butuh mereka untuk sama-sama memperjuangkan desa dan masyarakat dan seharusnya mereka bisa memperjuangkan aspirasi kami karena kami disini berjuang untuk masyarakat, bukan hanya pas ada maunya aja mereka ada, ketika kami butuh mereka, mereka tidak ada. Apa kinerja Dewan Komisi 1 sebenarnya ?"Ungkap H.Deden.

Dalam audensi tersebut, H. Deden mengatakan, banyak hal yang disampaikan dalam kegiatan audensi ini diantaranya PERBUP tentang Penghasilan Tetap (SILTAP).

Advertisement

"Menurut PERBUP tentang Penghasilan Tetap (SILTAP), bahwa mekanisme pembayaran tunjangan dan jaminan bagi perangkat desa, insentif untuk RT dan RW harus dibayarkan awal bulan, tapi kenyataannya belum dibayarkan hingga telat 2 bulan sampai sekarang, inilah yang kami perjuangkan kepada DPMD agar aturan PERBUP tentang SILTAP dibayarkan tepat waktu"Ungkapnya.

"Dan saya juga meminta kepada PEMDA agar memberikan insentif yang layak untuk RT dan RW sekabupaten Sukabumi. Seperti halnya dikabupaten Bogor, dikabupaten Purwakarta, PEMDA sudah memberikan insentif RT dan RW sebesar Rp. 500,000 perbulan" 

Selain itu, dalam Audiensi juga membahas perihal pemberkasan yang sudah diterapkan secara online, seharusnya tidak perlu lagi kirim berkas manual ke DPMD.