Sedot APBD Sragen Tak Sedikit, Proyek Infrastruktur Tahun Ini di Gelontor Rp300 Miliar

SRAGEN – Digelontor dana tidak sedikit, proyek infrastruktur kembali menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus di Kabupaten Sragen. Diperkirakan Rp 300 miliar bakal digunakan untuk perbaikan 28 ruas jalan, bangunan, dan jembatan tahun ini.

Informasi yang dihimpun, terkaitbpembangunan gedung Pemda terpadu juga butuh anggaran sekira Rp 98 miliar dan pembangunan dikerjakan secara bertahap. Selanjutnya juga ada tiga kantor kecamatan yang belum direvitalisasi. Di antaranya Miri, Gesi, dan Gondang. Pada tahun ini pembangunan untuk kecamatan Miri dan Gesi, sedangkan Gondang terbentur aturan cagar budaya. 

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sragen R. Suparwoto menyampaikan, ada 28 ruas jalan yang diperbaiki tahun ini. Mulai dari jalan yang kondisinya cukup parah seperti ruas jalan Tanon-Sumberlawang. Selain itu ada pula jembatan di Desa Pengkok, Desa Kedungwaduk dan Desa Trobayan. Terdapat pula pembangunan gedung, khususnya kantor pemda terpadu yang mulai tahun ini.

”Total jalan ada 28 ruas, ini belum termasuk pemeliharaan jalan rutin. Selain itu ada tiga jembatan, tidak termasuk jembatan di Masaran yang terkena banjir kemarin. Masih kami bahas karena yang rusak kemarin jembatan desa,” kata Suparwoto, Kamis (12/1/2023).

Lanjutnya, ada beberapa jembatan yang sudah dikerjakan pada 2022, namun tidak dilanjutkan tahun ini. Seperti jembatan penghubung Gilirejo Lama dengan Gilirejo Baru di Kecamatan Miri. Salah satu pertimbangannya karena membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga perlu dimintakan bantuan ke pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk Jembatan Butuh penghubung Kecamatan Masaran dan Kecamatan Plupuh juga membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

Baca juga:
• Bikin Kecewa..! Proyek Gedung ICU-NICU RSUD Karanganyar Tak Rampung Tepat Waktu, Pelaksana Proyek di Putus Kontrak

”Jembatan Butuh insyaallah tahun depan kami dapat bantuan rangka dari pemerintah pusat. Akan kami lanjutkan untuk pilar dan abutmen dari pemkab, sedangkan rangka dari pusat,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pembebasan lahan di sekitar Jembatan Butuh juga dirampungkan.

”Pembebasan lahan ada titik terang, karena ada sengketa keluarga ahli waris. Sertifikatnya diagunkan di bank. Mudah-mudahan Januari sampai Februari sudah balik nama ke Pemerintah Kabupaten Sragen,” imbuhnya.(ras/tri) 

Baca juga:
• Tak Rampung, DPRD Karanganyar Desak Kontraktor Gedung RSUD Diputus Kontrak

Editor: Awi