Makin Kacau, Korupsi di Lingkup Pemerintahan Indonesia Makin Menjadi. Tahun 2023 yang Kena OTT di Dominasi Bupati
SOLORAYA - Tidak menjadi rahasia umum lagi, entah berapa banyak tokoh pejabat dinegeri ini tak bisa dihitung muncul dipublik tersandung dengan beraneka ragam trend korupsinya. Masyarakat Indonesia pun pada dasarnya tak begitu terkejut dengan kasus korupsi yang sudah sering dilakukan oleh oknum pejabat publik itu mencuat baik dimedia sampai televisi.
Tak terkecuali yang paling menyolok juga terbanyak seputar korupsi di lingkungan pemerintahan kini menjadi menjadi perhatian. Kasus yang terjadi tak pandang bulu terjadi dari lingkup Pemerintahan bawah sampai atas, faktanya kini banyak pemimpin daerah yang terseret juga terkena OTT KPK.
Advertisement
Seperti diketahui, hiasan agenda buku tahunan yang belum tutup tahun ini, ternyata sepanjang tahun 2023 ini saja setidaknya sudah ada 8 pejabat yang kena Operasi Tangkap Tangan alias OTT. Ini yang terjadi menyolok, belum diinstansi-instansi lainnya sampai bawah seperti menjamur.
Menyimak semua yang terjadi selama ini, mereka para oknum pejabat seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat mereka dan akan mengadili tindakan berbagai manipulasi-manipulasi licinnya.
Mau dibilang apa, nyatanya yang terjadi masih banyak pejabat publik dinegeri ini yang terseret kasus korupsi sepanjang tahun 2023 yang belum usai inj. Siapa saja mereka, berikut ulasannya?
Pada dasarnya, seputar korupsi salah satunya juga di lingkungan pemerintahan kini menjadi menjadi perhatian diantaranya pasca kasus yang pejabat pajak Rafael Alun terungkap beberapa waktu lalu.
Kemudian kalau disimak dari data salah satu lembaga besar di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat selama ini sudah menangani sebanyak 1.351 kasus tindak pidana korupsi untuk periode dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 kemarin, dan ini belum yang berjalan tahun 2023 saat ini.
Dalam hal ini, mengulas dari data di atas bisa kita lihat bahwa korupsi di lingkungan pemerintah pusat bukanlah hal yang baru. Sepanjang periode tahun 2004-2022 tersebut secara jelas pihak KPK juga sudah menangani sebanyak 430 kasus atau 31,82% dari total kasus 19 tahun terakhir ini.
- Baca juga:
- Didemo Karena Dugaan Korupsi, Carik dan Ketua BUMDes Asemrudung Geyer Grobogan di Tuntut Mundur
Sementara jika menilik berdasarkan dari wilayahnya, terkait kasus korupsi yaitu paling sering terjadi di seputar wilayah pemerintah pusat. Berikut rinciannya :
Seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat, nyatanya masih banyak pejabat publik yang teseret kasus korupsi sepanjang tahun 2023 ini. Siapa saja? simak ulasanya.
1. Sosok Yana Mulyana, (Walikota Bandung).
Advertisement
Beberapa waktu lalu heboh, kasus korupsi kembali menyeret daripada jajaran pemerintah daerah yakni pimpinan daerah yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung, bernama Yana Mulyana.
Tersangka lainnya yakni Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal (KR), Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny (BN), CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi (SS), dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro (AG).
Keenam orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City yakni Walikota Bandung Yana Mulyana (YM), Kadishub Pemkot Bandung Dadang Darmawan (DD).
Dia pada akhirnya ditangkap KPK bersama dengan 8 orang lainnya dijerat Ope. Lalu 6 orang ditetapkan memjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City.
Salah satu tersangkanya adalah Walikota Bandung Yana Mulyana, dia juga ditetapkan menjadi tersangka bersama 6 kroninya tersebut. Mereka resmi terjerat dimana uang hasil suapnya itu dipakai untuk membeli sepatu bermerek Louis Vuitton.
Dari keenam orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City yakni resmi dilakukan Walikota Bandung Yana Mulyana (YM) bersama kroni-kronisnya, Kadishub Pemkot Bandung Dadang Darmawan (DD).
Advertisement
Usai adanya sidak, waktu itu pada awalnya KPK hanya menahan 4 tersangka saja di Gedung Merah Putih. 4 pelaku pun sempat dihadirkan dalam konferensi PERS, namun yang 2 lagu tidak bisa hadir dikarenakan terkena Positif Covid 19.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa PERS nya juga mengungkapkan, dalam OTT KPK juga menyita uang pecahan dolar AS, ringgit Malaysia, Yen Jepang, dan baht Thailand dalam tindakam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Yana Maulana. Tak hanya itu, KPK juga menyita sepatu merk Louis Vuitton.
Kasus yang lain juga menimpa salah satu pejabat eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Selasa 11 April 2023 adalah Direktur Prasarana Ditjen PerkeretaapianHarno Trimadi.
Disisi lain, sosok Harno Trimadi juga terjaring OTT KPK bersama 5 orang lainnya dimana saat itu mereka di lingkungan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun demikian, Ia merupakan satu-satunya pejabat eselon II yang terjaring OTT KPK karena menerima suap proyek pembangunan jalur kereta api. Lima orang lainnya adalah pejabat eselon III dan pegawai pelaksana di lingkungan Ditjen Perkeraapian Kemenhub.
2. Tokoh pejabat Muhammad Adil, (Bupati Meranti).
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil juga dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Bahkan sosok Bupati itu juga sempat viral dimana soal ucapannya yang ekstrem terhadap salah satu pejabat dinegeri ini, yaitu setelah menyebut dengan lontaran kata "Kementerian Keuangan 'Setan'.
Bupati Muhammad Adil usai OTT KPK resmi ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus yang menjeratnya, yakni soal " Kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran", "Kasus gratifikasi jasa travel umroh atau biro perjalanan ibadah ke tanah suci", dan " Kasus suap pemeriksa keuangan". Dari kalkulasi ketiga kasus yang menjeratnya, Bupati itu diduga telah menerima gelontoran dana sebesar Rp 26,1 miliar.
3. Tagop Sudarsono Soulissa, (Bupati Buru Selatan).
Tersandung kasus pemberi suap baru seputar korupsi. Dalam hal ini, kasus suap diberikan terkait berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan.
Eks Bupati Buru Selatan, Maluku, Tagop Sudarsono Soulissa yang merupakan Bupati Buru Selatan memjabat periode 2011-2016 dan 2016-2021. Pada akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkara ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan kasus suap Tagop yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) di kota Ambon.
Mantan Bupati Buru Selatan inipun ditetapkan sebagai tersangka suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.
Mantan Bupati itupun dinilai terbukti terlibat dalam kasus gratifikasi dan TPPU terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Buru Selatan tahun 2011-2016.
4. Ben Brahim S Bahat, (Bupati Kapuas)
Karena diduga menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara. Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, yaitu Ben Brahim S Bahat bersama tokoh politik anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ary Egahni Ben Bahat pada akhirnya juga ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.
Kasus yang telah diusut KPK itu, dilakukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yakni berkaitan dengan perbuatan meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kas umum. Dalam hal ini motifnya seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal itu bukan utang.
Bupati Kapuas diketahui bukan sosok orang baru di birokrasi. Sebelumnya orang nomor satu di Kapuas ini juga merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di kantor instansi Kementerian Umum (PU). Dia pun terhitung sejak tahun 2013 lalu juga menjabat sebagai Bupati Kapuas sudah 2 periode hingga sekarang.
5. Gazalba Saleh, (Hakim Agung MA).
Bermula daripada program Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa yang memesan alat kesehatan kepada PT Mulya Husada Jaya pada 12 Juli 2019, kemudian dengan pemesanan kredit senilai Rp 2,3 miliar.
Dengan sebuah kesepakatan, oleh pihak yayasan RS pembayaran dilakukan dengan mencicil, disertai konsekwensi sebuah agunan yakni 2 sertifikat tanah dan bangunan.
Berjalannya waktu, pihak RS Sandi Karsa sendiri tidak bisa membayar utangnya dengan lancar sehingga membuat pihak PT Mulya Husada Jaya terpaksa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada awal 2022, dan akhirnya menyatakan RS Sandi Karsa dianggap pailit dengan segala akibat hukumnya.
Sementara dalam perjalanan sidang tersebut, dakwaan atas nama PNS MA, Albasri, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, dicurigai adanya aroma menyimpang hukum dan berbau suap, yaitu dengan dasar mengantongi nomor 1262 K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
Sebagai kreditur kedua PT Internusa Dua Medika yang memiliki piutang Rp 1 miliar tersebut, oleh Pengadilan Negeri akhirnya mengabulkan permohonan PKPU PT Mulya Husada Jaya. Namun atas putusan tersebut, RS Sandi Karsa yang diwakili Wahyudi Hardi bersama kuasa hukumnya Irwan Muin dan Mulyadi Rochim tidak terima dan mengajukan kasasi.
Perkara yang beraroma suap dari awal menuai sorotan itupun makin menguat, selain mempailitkan Rumah Sakit Makasar juga adanya ranah korupsi. Tak main-main, kasus tersebut membuat KPK turun tangan terjun kelapangan sehingga menyeret 2 hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh dengan berbagai bukti kuat adanya suap maupun korupsi. Dalam penangkapan para hakim tersebut juga ikut menyeret kaki tangan para terduga pelaku karena keterlibatannya.
6. Saiful Ilah, ( Bupati Sidoarjo)
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diketahui menjabat pada periode tahun 2010 - 2015 dan tahun 2016 - 2021. Jejak rekam selama ini, mantan orang nomor 1 di Sidoarjo tersebut kembali menjadi tersangka atas kasus sebelumnya. Eks Bupati Saiful saat ini kembali menjadi tersangka berdasarkan fakta persidangan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara yang menjeratnya sebelumnya.
Kini nasibnya harus mendekam didalam jeruji besi dan ditahan sebagai tersangka terkait kasus gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Syaiful diduga banyak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang. Motifnya, pemberian tersebut seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga fee atas penandatangan sidang peralihan tanah gogol gilir.
7. Ricky Ham Pagawak, (Bupati Mamberamo Tengah).
Jabatan pertama menjadi Bupati di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sejak 25 Maret 2013 hingga 25 Maret 2018. Menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah selama dua periode.
Sosok Ricky Ham Pagawak dalam riwayatnya maju menjadi politikus di bawah payung Partai Demokrat. Kedudukan di partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu terbilang strategis. Di Papua, dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai berlambang bintang mercy itu.
Seiring waktu, Ricky menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan menerima uang suap dari tiga petinggi perusahaan yang menggarap proyek infrastruktur di wilayahnya. Bahkan diduga menerima uang suap senilai Rp 24,5 miliar dari sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Mamberamo Tengah, Papua.
Informasi pun menjadi menyeruak, Bupati Ricky pun sempat menjadi buron selama 7 bulan saat ditetapkan sebagai tersangka bersama rekannya soal kasus suap proyek pembangunan Mamberamo Tengah.
Namanya manusia tetap ada apesnya, Bupati Mamberamo Tengah yang berstatus buron ini lengah bahwasanya gerak geriknya termonitor. Dia pun digerebeg oleh Polda Papua dan ditangkap di Abepura, Jayapura bersama rekan-rekannya yang terlibat dalam kasus suap tersebut.
Para rekan Bupati Ricky yang terlibat adalah Direktur Utama Bina Karya Raya, Simon Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding.
Keterlibatan mereka disebut menyerahkan uang kepada Bupati Ricky agar perusahaannya mendapat paket pekerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah itu.
Bupati Ricky dan rekan-rekan yang terlibat kasus tersebut usai dibekuk sempat menginap di Mako Brimob Papua, kemudian diboyong ke Jakarta paginya. Ketiganya pun saat ini telah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. (*)
