Kementerian Kominfo dan BSSN mestinya dipimpin orang yang kompeten
Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) semestinya dipimpin oleh sosok yang kompeten.
Menurut Alfons, kasus peretasan atau serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini menunjukkan buruknya manajemen digital di Indonesia karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tak kompeten.
Advertisement
“Ya jelas dong, posisi penting apalagi yang berhubungan dengan digitalisasi harus diisi oleh orang yang kompeten,” katanya, Selasa (25/6/2024).
Alfons berpandangan, pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo maupun BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber.
Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari sosok menteri maupun kepala di instansi tersebut yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi atau terkait keamanan siber.
“Kalau di Indonesia kan kesannya jabatan diberikan sebagai balas budi dukungan politik antar partai politik. Ini yang menjadi salah satu masalah kekacauan manajemen digital,” kata Alfons
Diketahui, gangguan server PDN yang memuat proses pendataan di Imigrasi itu diduga error karena serangan siber berupa ransomware.
Dan benar saja, setelah beberapa hari diklaim tengah diperbaiki oleh Kemenkominfo, ternyata errornya PDN tersebut benar karena serangan ransomware.
- Baca juga:
- Waka BSSN Komjen Putu Jayan Menghadiri Kegiatan Tabur Bunga Sebagai Rangkaian HUT Bhayangkara Ke-78
“Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware,” ujar Hinsa, Senin (24/6/2024).
Menurutnya, brain cipher ransomware adalah ransomware jenis terbaru dalam serangan siber. Serangan yang dilakukan itu menginfeksi server PDN dan mengenkripsi data-data di dalamnya.
Pihak peretas pun diketahui meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS kepada pemerintah agar data yang terenkripsi tersebut dipulihkan.
Advertisement
Meski begitu, pemerintah tidak langsung mengamini permintaan tersebut. Tim gabungan BSSN, Kemenkominfo, dan Polri tengah menginvestigasi penyerangan ini.
Bersamaan dengan itu, tim gabungan juga berupaya mengatasi dampak dari serangan siber tersebut, sekaligus memulihkan gangguan layanan publik yang terjadi.
