H. Djoni Lubis: Stop Berpolemik, Beri Kesempatan Ahok Bekerja !!!

Penolakan terhadap penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina sudah bermunculan, bahkan sejak beredar kabar Ahok akan menjadi petinggi di jajaran Kementerian BUMN, meski saat itu belum jelas Ahok akan ditempatkan di posisi apa dan di mana.

Penolakan tersebut muncul dari sejumlah politisi, ormas dan serikat pekerja di mana kemungkinan Ahok ditempatkan.

Advertisement

Terkait masalah tersebut Ketua Umum Aliansi Indonesia (AI) H. Djoni Lubis turut buka suara.

"Kalau ditolak itu dasarnya apa? Apa ada peraturan yang dilanggar? Kalau memang ada peraturan yang dilanggar bolehlah dipersoalkan, tapi kalau tidak ada, apanya yang dipermasalahkan?" kata H. Djoni Lubis kepada Media AI di kompleks Rumah Rakyat AI, Rabu (27/11/2019).

H. Djoni Lubis yakin bahwa Menteri BUMN Erick Thohir pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang saat memanggil Ahok mengikuti seleksi untuk menjadi pejabat di salah satu BUMN.

Baca juga:
• Seminar Keislaman dan Kebangsaan di Masjid Banyubiru Aliansi Indonesia

"Menteri itu memiliki sejumlah kewenangan-kewenangan, namun menteri juga terikat dengan ketentuan bahwa dalam Kabinet Indonesia Maju ini Bapak Presiden telah menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden," imbuhnya.

Jadi menurut H. Djoni Lubis sudah cukup jelas, dipilihnya Ahok merupakan bagian dari langkah Menteri Erick Thohir untuk menjalankan visi misi Presiden, di mana salah satunya adalah mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.

"Pak Erick Thohir juga jelas menyatakan beliau perlu teamwork yang kompak untuk mengelola aset BUMN sebesar Rp8.200 triliun rupiah itu, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik," lanjut Ketua Umum AI.

Baca juga:
• Meneguhkan Persatuan Indonesia Melalui Semangat Sumpah Pemuda

Pengertian akhlak yang baik menurut Erick Thohir, berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.

"Jadi tidak usahlah menjadi polemik. Beri kesempatan Pak Ahok untuk bekerja dan membuktikan bahwa pilihan terhadapnya itu tidak salah. Lha bekerja saja belum, sudah diributkan," kata dia.

Untuk itu H. Djoni Lubis meminta masyarakat Indonesia, khususnya anggota Aliansi Indonesia, tidak ikut-ikutan dalam polemik yang kontra produktif tersebut.

Advertisement

"Kita semua saatnya harus bekerja keras untuk menuju cita-cita Indonesia maju, mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa dan negara lain, bukan ribut dan berpolemik terus-menerus untuk setiap permasalahan yang mungkin kita sendiri tidak tahu persis pokok persoalannya. Setiap anggota Aliansi itu bukan hanya harus pintar tapi juga mengerti, setelah mengerti ditingkatkan menjadi faham, dari faham meningkat menjadi jelas. Jangan hanya karena merasa pintar lalu semua persoalan diributkan," paparnya.

Mengenai isu SARA yang ikut melatarbelakangi penolakan terhadap Ahok, H. Djoni Lubis menegaskan negara tidak boleh kalah dengan ormas dan radikalisme.

"Dasar negara kita jelas, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hierarki peraturan perundang-undangannya juga jelas. Negara tidak akan ada wibawanya kalau semua tuntutan yang tidak berdasar bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dituruti," pungkasnya. 

Baca juga:
• Syukuran dan Peresmian Yayasan Kerja Indonesia Jaya