Forum Konsultasi Publik Desa Liud Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menyelanggaran Forum Konsultasi Publik terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tanggal 2 -  21 Mei 2023 di aula Kantor Desa. 

Forum konsultasi tersebut dilaksanakan dengan ide dasar pendataan yang lebih akurat agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, khususnya dalam kondisi sosial ekonomi pasca wabah covid-19 yang berdampak serius pada masyarakat luas. 

Advertisement

Kepala Desa Kalong Liud, Jani Nurjaman, S. Pd, mengatakan, Jumat (05/05/2023), forum konsultasi publik tersebut difasilitasi oleh Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. 

Sedangkan Jani Nurjaman sendiri bertindak sebagai Ketua Koordinator. 

Menurut Jani Nurjaman, yang juga merupakan Ketua Apdesi Kecamatan Nanggung itu menegaskan, data penerima bansos idealnya dievaluasi dan direvisi tiap tahun sekali. 

Baca juga:
• Berliana Rizki Aprili, Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor: Sudah Saatnya Kaum Muda Berperan Aktif Dalam Penyelenggaran Negara

"Karena kita tahu kondisi ekonomi tiap warga itu tidak permanen. Ada yang mampu karena satu dan berbagai hal tiba-tiba menjadi tidak mampu, begitu pula sebaliknya yang tidak mampu tiba-tiba menjadi mampu," ujarnya. 

Menurut Jani kriteria masyarakat yang berhak menerima bansos itu adalah masyarakat yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin. 

"Sangat miskin itu yang untuk makan sehari-hari kesulitan bahkan harus sampai minta-minta," jelasnya. 

Baca juga:
• Andi Saepudin alias Ocot, Petani Muda Milenial Harapan Masyarakat Desa Malasari.

Sedangkan miskin misalnya rumah ngontrak, punya motor, tapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Kalau hampir miskin itu yang awalnya mampu tapi tiba-tiba kena PHK atau ada keluarganya yang sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar," imbuhnya. 

Untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan 'up to date' terkait kondisi sosial ekonomi warga, pihak desa sangat membutuhkan masukan baik dari warga, tokoh masyarakat maupun pengurus lingkungan setempat. 

Advertisement

"Jadi yang kami undang hadir dalam forum ini adalah para Ketua RT dan tokoh masyarakat. Karena asumsi kami mereka yang bersentuhan langsung dan sangat mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing," kata Jani Nurjaman. 

Sedangkan dalam pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut tidak semua RT diundang sekaligus. 

Baca juga:
• Ocot, Seorang Petani Muda Milinial yang Terkucilkan

"Kami bagi 9 RT dan 10 RT tiap termin. Tujuannya agar lebih efektif dan bisa terjalin komunikasi dua arah yang lebih intens," pungkasnya. 

(tim) 

Advertisement