Tak Mampu Menangani Masalah Honorer, Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Di Desak Mundur

Foto: Forum Tenaga Honorer Non ASN R2 R3 Pemkab Tangerang, Kompak Suarakan Copot Kepala BKPSDM
Selasa, 14 Jan 2025  08:05

AliansiNews.id-Kabupaten Tangerang, Panji, Ketua Forum Tenaga Honorer R 2 dan R3 mendesak kepada Pj Bupati Tangerang untuk mencopot jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Hendar Herawan karena dinilai gagal dalam melakukan pemetaan dan memperjuangkan tenaga honorer.

” Kami kecewa sekali, karena bukan saja R3 yang gagal masuk PPPK, tapi R2 yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi gagal, dan BKPSDM tidak menuntaskannya sampai Desember 2024 sesuai undang- undang”, terang Panji pada awak media pada Sabtu lalu (11/1/2025)

Panji yang juga salah satu honorer Non ASN yang terdata di BKN yang gagal masuk PPPK mengeluarkan petisi yang mendesak agar permasalahan honorer di Kabupaten Tangerang dapat segera dituntaskan sesuai aturan perundangan–undangan yang ada

BKPSDM selaku badan yang ditugaskan oleh Pemkab Tangerang menurutnya selalu berkelit dengan alasan anggaran, faktanya PAD Kabupaten Tangerang jumlahnya di atas 5 Triliun, Panji juga membandingkan bagaimana Pemrov Banten dan Tangsel fokus Mengani tenaga honorer yang akhirnya semua dituntaskan menjadi PPPK penuh waktu.

” Kami mendesak agar Bupati Tangerang mengevaluasi kinerja kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang dengan menggantinya dengan yang mampu bekerja,”tegasnya.

Advertisement

Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang dinilai gagal dalam dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN oleh Juarno Ketua LSM KOMPAK Kabupaten Tangerang

Menurutnya, saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN padahal secara kemampuan anggaran di Kabupaten Tangerang jumlah pendapatan asli daerah ( PAD) sangat besar.

” Kami berharap agar Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang mengevaluasi kinerja BKPSDM, karena pada saat perencanaan tidak cermat dalam menentukan jumlah formasi sehingga banyak pelamar yang gagal tes,”pungkas Juarno.(Seto/ARM)

Berita Terkait