Strategi Prabowo Redakan Ketegangan di Laut China Selatan

Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi diplomatiknya dalam meredakan ketegangan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa antara negara ASEAN dan China.

Dalam sesi ADF Talks di Antalya Diplomacy Forum, Turki, Jumat (11/4/2025), Presiden Prabowo membagikan pengalaman Indonesia yang berhasil menyepakati batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam, setelah puluhan tahun mengalami tumpang tindih klaim.

“Kami berhasil menyelesaikan masalah dengan Vietnam setelah beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan. Saya juga telah mengusulkan kepada sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk menyelesaikan isu yang masih tertunda antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya, ketegangan di Laut China Selatan sebagian besar dipicu oleh persoalan batas wilayah yang belum terselesaikan, warisan kolonialisme yang meninggalkan garis batas tidak jelas di Asia Tenggara.

“Warisan dari penjajahan berabad-abad masih terasa, seperti batas-batas wilayah yang belum jelas. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” tegasnya.

Advertisement

Presiden Prabowo menekankan prinsip saling menghormati dan kolaborasi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Prinsip inilah yang ia sampaikan langsung saat berdiskusi dengan Presiden China, Xi Jinping.

Meskipun Indonesia bukan pihak yang secara langsung bersengketa dengan China, namun klaim sepihak China dengan "10 garis putus-putus" (10-dash line) mencakup wilayah Laut Natuna Utara—bagian dari ZEE Indonesia.

“China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah itu selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim hal yang sama. Maka saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” ujar Presiden Prabowo.

Ia mengusulkan pendekatan teknis, seperti mendata jumlah kapal nelayan dari kedua negara yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut dan menyusun sistem perizinan bersama untuk mencegah overfishing dan meningkatkan manfaat ekonomi bersama, sesuai hukum internasional.