Mecari Solusi Permasalahan Lembaga Aliansi Indonesia di Jateng

Bertempat di Rumah Rakyat Aliansi Indonesia DPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) di Desa Kedunguter, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak di selenggarakan diskusi untuk mencari solusi permasalahan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di Jawa Tengah.

Diskusi itu dilakukan secara spontan terkait kunjungan Wakil Ketua Umum LAI Muhammad Syafei ke Rumah Rakyat AI DPD Provinsi Jateng, dengan dihadiri oleh perwakilan Pengurus DPC Kota Semarang, DPC Kabupaten Karanganyar, DPC Kabupaten Demak dan Ketua DPD Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) LAI DPD Provinsi Jateng.

Diskusi diawali dengan pertanyaan serta uneg-uneg Pengurus LAI di Jateng yang kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum LAI.

Dari berbagai permasalahan yang ada, yang paling menonjol adalah tentang ulah oknum-oknum LAI yang memiliki KTA DPP atau yang tanpa melalui pengurus DPC maupun DPD. Sementara pengurus DPD maupun DPC tidak mengetahui status oknum-oknum tersebut sebagai anggota LAI.

Advertisement

Hal tersebut menimbulkan masalah serius yang sangat berdampak terhadap reputasi LAI di Kota dan Kabupaten di Jateng karena kerap disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak prosedural serta menabrak kaidah hukum. Sehingga pengurus di Jateng meminta secara khusus agar dalam menerbitkan KTA anggota yang berdomisili di Jateng harus melalui rekomendasi atau sepengetahuan pengurus baik DPD maupun DPC di Jateng.

Muhammad Syafei menanggapi positif permintaan pengurus LAI Jateng tersebut dan berjanji akan melaporkan langsung ke Ketua Umum LAI, Irawati Djoni Lubis, serta memperjuangkan agar Jateng dapat dijadikan percontohan LAI baik untuk KTA maupun Surat Keputusan (SK) yang kerap “melompat” langsug ke DPP, yaitu tanpa prosedur melalui DPD maupun DPC.

“Saya secara pribadi maupun selaku Wakil Ketua Umum sangat bisa mengerti dan memahami, karena selama ini juga cukup banyak menerima keluhan serupa namun masih dilakukan secara pribadi-pribadi. Seandainya saya yang jadi pengurus DPC pun akan mutung (putus asa) bila hal seperti itu terus terjadi. Belum sempat menguatkan kepengurusan, belum sempat menyusun apalagi menjalankan program-program kerja, energi dan waktu sudah habis terkuras untuk memikirkan dan mengatasi masalah ulah oknum yang KTA maupun SK-nya lompat-lompat itu,” ujar Syafei.