Keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Gugatan Pilpres di MK

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, memberikan keterangan pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK)  Jumat, (5/4/2024).

Berikut rangkuman Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terkait bansos:

Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam penuturannya, Menteri Airlangga memaparkan tentang pentingnya program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai kerentanan ekonomi. Program ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Perlinsos diimplementasikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam menghadapi situasi kritis. Airlangga juga menjelaskan bahwa anggaran Perlinsos mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian. Pada tahun 2023, anggaran perlinsos mencapai 443,4 triliun rupiah dari pagu anggaran 476 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2024, anggaran perlinsos ditetapkan sebesar 496,8 triliun rupiah sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024.

Advertisement

Peningkatan anggaran Perlinsos tahun 2024, menurut Airlangga, dipengaruhi oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga komoditas global, terutama beras, juga menjadi faktor penting dalam penetapan anggaran Perlinsos.

Menteri Airlangga juga menyampaikan bahwa program Perlinsos tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara lain sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, seperti El Nino. Bantuan sosial yang diberikan mencakup subsidi, bantuan pangan, dan berbagai insentif ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di Indonesia, program Perlinsos meliputi program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sejumlah program bantuan kesehatan dan pendidikan. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme anggaran negara yang melibatkan DPR RI dan berbagai pihak terkait.

Penyampaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global.