BPAN - LAI Desak Pemerintah Tutup PT SBJ yang Diduga Bagian Penyebab Longsor dan Banjir di Baksel

 BPAN - LAI  Desak Pemerintah Tutup PT SBJ yang Diduga Bagian Penyebab Longsor dan Banjir di Baksel
 
Sabtu, 15 Okt 2022  07:39

Lebak -- Bencana Banjir bandang yang terjadi di wilayah Lebak Selatan (Baksel) Kabupaten Lebak, Banten, beberapa waktu lalu diduga kuat dampak dari aktivitas perusahaan tambng emas PT Samudera Banten Jaya (SBJ) yang berlokasi di Cibeber

Berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar, perusahaan pencari bahan emas ini sudah beroperasi bertahun-tahun dan diduga telah menguras perut bumi, membabat hutan-hutan yang menjadi resapan air di wilayahnya beroperasi, sehingga curah air hujan tidak lagi terkendal

Tidak menutup kemungkinan bencana Banjir dan longsor akan lebih dahsyat apabila perusahaan tersebut terus dibiarkan beroperasi, karena PT. SBJ diduga hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan lenyapnya hutan yang menjadi resapan air di atas perbukitan.

Demikian yang disampaikan oleh Jhon Dany dari Badan Penelitian Aset Negara - Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI) kepada Media AI.

AdvertisementJaro Ade

Terkait kunjungan Plt. Gubernur Banten dan Bupati Lebak ke wilayah yang terkena bencana di Bayah beberapa waktu lalu, Jhon Dany sangat mengapresiasi, namun alangkah baiknya jika kunjungan tersebut bukan seremonial belaka, namun juga dicari penyebab terjadinya bencana serta dilakukan tindakan pencegahan kemungkinan terjadi bencana berikutnya secara nyata.

"Kami Apresiasi terhadap kunjungan kepala daerah, Plt. Gubernur dan Bupati, akan tetapi alangkah lebih tepat ketika cari penyebab dan segera cari solusi," ujarnya.

Jhon Dany menambahkan bahwa hasil investigasi pihaknya bersama tim, ditemukan adanya aktifitas salah satu perusahaan tambang emas PT. Samudera Banten Jaya (SBJ) yang diduga sebagai bagian dari penyebab terjadinya longsor dan banjir di wilayah Cibeber dan Bayah

“Rasa-rasanya mustahil apabila pemerintah dalam hal ini Pemprov Banten dan Pemkab Lebak tidak tahu atau tidak punya kemampuan untuk melakukan investigasi itu,” imbuh dia.

Berita Terkait