7 Fakta Terkait Pemerintah Mulai Gencarkan Penggunaan IKD Atau KTP Digital

Dirjen Zudan Arif Fakrulloh menyatakan Mendagri Tito Karnavian selalu mendorong jajaran Dukcapil terus meningkatkan kualitas pelayanan publik terkhusus di bidang administrasi kependudukan. Caranya dengan bertransformasi dari pelayanan dokumen secara manual ke pelayanan digitalisasi data kependudukan.

“Aplikasi IKD merupakan salah satu puncak lompatan transformasi digital di Dukcapil, setelah layanan adminduk online, tanda tangan elektronik, dan cetak mandiri dokumen kependudukan oleh masyarakat,” ucap Dirjen Zudan.

Identitas digital saat ini sudah diterapkan di 514 kabupaten/kota, sehingga masyarakat akan sangat dimudahkan, semua layanan publik bisa diakses dari smartphone dan tidak perlu lagi memegang KTP-el secara fisik.

“Seperti kalau kita membuka rekening Bank, rekening kita kan ada di HP sekarang transaksi di HP, beli apa-apa di HP, transfer uang di HP. Kalau dulu harus datang ke counter. Nah, itulah yang kita pindahkan dari KTP manual menuju KTP digital, seperti buku rekening bank yang kita pegang, bukunya dipindah ke HP. Jadi kita sedang bertranformasi ke situ,” jelas Dirjen Zudan.

Turut hadir dalam rapat tersebut para pejabat pimpinan tinggi (PPT) Madya Kementerian PANRB. Sementara dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, hadir Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Erikson P. Manihuruk; Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Akhmad Sudirman Tavipiyono; serta Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam.

Advertisement

3. Targetkan 50 Juta Penduduk Indonesia Pakai IKD pada 2023

Ditjen Dukcapil Kemendagri menargetkan sebanyak 25 persen penduduk Indonesia sudah meregistrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital tahun ini. Ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 27 kabupaten/kota sekujur Jawa Barat.

“Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen. Untuk seluruh Jawa Barat yang berpenduduk hampir 50 juta ambil 25 persennya saja,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di hadapan peserta Rakor Evaluasi Pelayanan Adminduk yang disandingkan dengan Peringatan HUT Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ke-6 di Bandung, Kamis 2 Februari 2023, seperti dilansir kemendagri.go.id.

“Digitalisasi di pemerintah pusat dan daerah itu merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Dirjen Zudan.